Evaluasi Otsus Kewenangan MRP dan DPR

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Satu tahun menjelang berakhirnya masa pemberian dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat, sejumlah kalangan mendesak dilakukan evaluasi kebijakan yang diberlakukan bagi dua provinsi paling timur Indonesia tersebut. Tak hanya tata kelola dan efektivitas dana Otsus bagi pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua juga dikaji ulang, tapi juga evaluasi total pelaksanaan kebijakan Otsus.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menyatakan evaluasi pelaksanaan Otsus dan penggunaan dana Otsus, khusus di Provinsi Papua Barat, dikembalikan kepada MRPB dan DPR Papua Barat. Menurutnya dua lembaga ini yang diberikan kewenangan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 untuk melakukan evaluasi itu.

“Proses evaluasinya tetap harus melalui MRPB dan DPR Papua Barat. Kewenangan itu diamanatkan pasal 77 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat,” kata Lakotani kepada Papua Barat News di Manokwari, Rabu (19/8/2020).

Wagub Mohamad Lakotani menyebutkan sebelum melakukan evaluasi MRP dan DPR sudah tentu harus menjaring aspirasi atau meminta pendapatan dari seluruh masyarakat adat di Papua Barat.

“Tahapan evaluasi harus dilakukan melalui MRP dan DPR, jika tidak maka menurut saya akan cacat hukum,” ujarnya.

Menurutnya pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Otsus dan penggunaan dana Otsus dapat dilakukan karena saat ini tahapannya sedang jalan. Mohamad menyebutkan draf revisi Otsus sudah diajukan ke DPR dan MRP, untuk kemudian dilakukan uji publik dan langkah-langkah pembahasan sesuai kewenangan dan mekanisme lembaga.

“Namanya juga revisi, jadi perubahan itu dilakukan secara terbatas tidak sampai 50 persen. Karena itu dalam konteks yang sama toh UU No. 21 Tahun 2001 masih terus berlaku, yang direvisi sesuai pasal 34 yaitu pembiayaan pembangunan dalam kerangka pelaksanaan Otsus itu yang kemudian dievaluasi pada tahun 2021 nanti,” terang Lakotani.

Wagub menegaskan wacana penolakan Otsus yang disampaikan sejumlah kalangan di Papua dan Papua Barat, bukan merupakan aspirasi seluruh orang Papua.

Dia berharap proses evaluasi pelaksanaan Otsus bisa dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat asli Papua di Papua Barat.

“Semua bagian-bagian tentu akan kita evaluasi bersama antara MRP dan DPR,  sesuai tugas dan kewenangannya, semuanya untuk kepentingan orang asli Papua,” katanya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: