Indeks Demokrasi di Papua Barat Terburuk

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Barat selama tahun 2019 hanya 57,62 atau turun 0,67 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 58,29.

Angka IDI Papua Barat ini merupakan pencapaian terburuk selama 10 tahun terakhir (tahun 2010-2019), bahkan menjadi yang terendah dari seluruh provinsi di Indonesia.

“IDI Papua Barat masuk pada kategori buruk (nilainya 0-60). Ini PR dan tantangan buat kita (Papua Barat, red),” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, saat merilis data IDI pekan lalu di Manokwari.

Ia melanjutkan, angka IDI merupakan refleksi dinamika demokrasi di Indonesia dan disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidenced-based).

Ada tiga aspek utama yang mengukur indeks demokrasi di suatu wilayah yaitu aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.

“Masing-masing aspek memiliki 11 variabel dan setiap variabel terdiri atas 28 indikator pembangun IDI itu sendiri,” ujar dia.

Maritje menjelaskan, dari tiga aspek utama tersebut hanya aspek hak-hak politik yang menunjukan peningkatan cukup signifikan sebesar 10,20 poin dari tahun 2018 yaitu 40,11 menjadi 50,31 pada 2019 akan tetapi masih dalam kategori buruk.

Sedangkan, aspek kebebasan sipil turun 11,76 poin menjadi 70,35 jika dibandingkan dengan periode 2018 yakni 82,11 (kategori sedang). Sama halnya juga aspek lembaga demokrasi yang turun 3,98 poin dari 57,21 pada 2018 menjadi 53,23 di tahun 2019 lalu.

“Aspek kebebasan sipil turun, padahal aspek ini pernah sampai 97,93 (tahun 2014) dan lembaga demokrasi juga turun (masuk kategori buruk),” ucap dia.

Apabila ditinjau dari variabel, kata dia, ada empat variabel pada aspek kebebasan sipil mengalami penurunan yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

“Kita tahu bersama bahwa tahun 2019 itu ada peristiwa demonstrasi sampai ada tindakan anarkis,” terang dia.

Kemudian, aspek hak-hak politik mengalami peningkatan pada variabel hak memilih dan dipilih, namun variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan mengalami penurunan.

“Tahun 2019 itu ada Pilpres dan Pileg, tetapi partisipasi politiknya turun. Ini yang perlu digarap lagi,” ujar Maritje.

Selanjutnya, dua dari lima variabel pada aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan indeks yaitu variabel pemilu bebas dan adil serta variabel peran partai politik. Sementara tiga variabel lainnya mengalami peningkatan indeks meliputi variabel peran DPRD, peran birokrasi pemerintah daerah dan variabel peradilan independen.

“Total 11 variabel dari ketiga aspek utama itu, ada tujuh variabel mengalami penurunan, tiga variabel meningkat dan satu variabel nilainya tetap,” jelas dia.

Dari sisi indikator, sambung Maritje, pada aspek kebebasan sipil ada lima indikator mengalami penurunan indeks dan  lima indikator lainnya meningkat. Untuk aspek hak-hak politik, ada lima indikator mengalami peningkatan indeks dan satu indikator yang turun. Kemudian, aspek lembaga demokrasi terdapat empat indikator mengalami peningkatan dan tiga indikator lainnya menurun. Sehingga ada 12 indikator dari ketiga aspek tersebut, masuk dalam kategori buruk.

“Indikator yang turun pada aspek lembaga demokrasi seperti netralitas penyelenggara pemilu, kecurangan dalam penghitungan suara dan kaderisasi partai politik ini perlu didorong ke depannya,” kata dia.

Target IDI Papua Barat 2022

IDI Papua Barat sejak tahun 2010 sampai 2019 mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika demokrasi di wilayah setempat.

Tahun 2010-2014, IDI Papua Barat di atas 60 dan masuk kategori sedang. Namun, tahun 2015 IDI Papua Barat kembali turun menjadi 59,97 dan masuk kategori buruk. Kinerja demokrasi pun secara perlahan membaik di tahun 2016 dan 2017, sehingga masuk kategori sedang.

Sayangnya, capaian IDI kembali merosot ke kategori buruk pada tahun 2018 sampai 2019. Bahkan capaian IDI 2019 menjadikan Papua Barat sebagai provinsi dengan nilai IDI terendah dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu 57,62. Angka ini masih jauh di bawah angka IDI nasional sebesar 74,92.

Mencermati kondisi IDI Papua Barat selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, Maritje berharap agar, pemerintah daerah melalui Tim Pokja IDI harus bekerja lebih optimal untuk memperbaiki indeks demokrasi di masa mendatang. Sehingga, target IDI Papua Barat tahun 2022 dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebesar 70,00 dapat tercapai. (PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: