Jumlah Penduduk Miskin di Papua Barat Bertambah

MANOKWARI, papuabaratnews.coJumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2020 sebanyak 208,58 ribu jiwa dari total jumlah penduduk di wilayah setempat.

Jumlah ini bertambah 990 orang atau 0,99 ribu jiwa, jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang tercatat 207,59 ribu jiwa.

“Ada penambahan jumlah penduduk miskin 990 orang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Maritje Pattiwaellapia, saat menggelar konfrensi pers di Manokwari secara virtual, Rabu (15/7/2020).

Meskipun secara absolut terjadi peningkatan penduduk miskin, tetapi secara persentase penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2020 turun 0,14 persen poin menjadi 21,37 persen, jika dibandingkan periode September 2019 sebesar 21,51 persen.

“Dan menurun 0,8 persen poin bila dibandingkan dengan Maret 2019 yang tercatat 22,17 persen,” ujar dia.

Ia melanjutkan, persoalan kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di satu daerah. Dimensi lain yang juga harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari masalah kemiskinan itu sendiri.

BPS mencatat, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2020 adalah 5,787 atau mengalami peningkatan sebesar 0,146 poin jika dibandingkan dengan September 2019 yang tercatat 5,641. Dan, indeks keparahan kemiskinan juga meningkat pada Maret 2020 menjadi 2,060 atau sebesar 0,163 poin dibandingkan dengan September 2019 yaitu 1,897.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang cenderung naik, kata dia, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

“Dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan juga harus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” terang Maritje.

Penduduk miskin di desa lebih banyak

Disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan di Provinsi Papua Barat masih sangat tinggi.

Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 184,49 ribu jiwa atau 32 persen lebih rendah dari September 2019 yang tercatat 33,20 persen. Sedangkan di kota hanya 24,09 ribu jiwa atau mengalami peningkatan 5,85 persen dari September 2019 yang tercatat 5,47 persen.

“Jadi disparitasnya cukup tinggi antara perdesaan maupun perkotaan,” jelas mantan Kepala BPS Provinsi NTT ini.

Enam faktor pengaruhi tingkat kemiskinan

Ada enam faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2020 meliputi, inflasi yang cukup rendah, kenaikan pengeluaran per kapita penduduk desil 1 dan 3 yang lebih rendah dibanding kenaikan garis kemiskinan, penurunan nilai tukar petani, pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang melambat, rendahnya realisasi APBD untuk belanja bantuan sosial pada triwulan I tahun 2020 serta harga eceran beberapa komoditas yang mengalami kenaikan.

Kepala BPS merincikan, selama September 2019-Maret 2020 besaran inflasi umum cukup rendah yaitu 0.03 persen, sedangkan Maret 2019-Maret 2020 laju inflasi tercatat 2,36 persen.

“Kalau inflasi tinggi bisa pengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, tetapi kalau rendah juga mengindikasikan rendahnya daya beli masyarakat,” ucap Maritje.

Ia melanjutkan, pengeluaran per kapita per bulan dari kelompok desil 1, 2, dan 3 selama September 2019-Maret 2020 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,67, 4,79 dan 1,45.

“Meskipun demikian, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan pada periode yang sama yaitu 3,31 persen (terutama pada desil 1 dan desil 3),” ucap Maritje.

Turunnya nilai tukar petani pada Maret 2020 sebesar 2,55 poin jika dibanding September 2019 yaitu 103,24 menjadi 100,69 juga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

“Artinya indeks yang diterima petani lebih rendah dari pada indeks yang dikeluarkan petani,” terang Maritje.

Kemudian, faktor terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 (secara bulanan ) terhadap triwulan IV 2020 yaitu dari 4,23 persen menjadi -6,64 persen. Secara tahunan (Maret 2020-Maret 2019), pertumbuhan ekonomi Papua Barat melambat 8,27 persen menjadi  5,14 persen.

Faktor yang berikutnya, kata Maritje, realisasi ABPD untuk belanja bantuan sosial pada triwulan I 2020 mengalami kontraksi yang sangat tinggi yaitu tumbuh negatif 63,23 persen (Q-to-Q). Secara tahunan (yoy) juga tumbuh negatif 20,28 persen.

“Kita tahu bersama di triwulan I itu belanja pemerintah belum terlalu bergerak tajam. Masih di awal tahun, ketika bansos belum turun juga berdampak pada kebutuhan masyarakat,” terang dia.

Faktor yang terakhir mempengaruhi tingkat kemiskinan Papua Barat adalah harga eceran beberapa komoditas yang mengalami kenaikan misalnya bawang merah, rokok, gula pasir, ikan, mie instan dan roti. (PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: