Kasus Dugaan Korupsi Kapal Cargo Belum Tuntas

  • Kejati Papua Barat akan surati Polda

 

MANOKWARI, papuabaratnews.co Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi, termasuk kasus pengadaan Kapal Cargo jenis Landing Craft Tank (LCT) di Kabupaten Sorong Selatan bernilai Rp4,4 miliar tahun anggaran 2007, hingga kini belum tuntas. Padahal kasus tersebut disidik oleh pihak Kepolisian Daerah Papua Barat sejak tahun 2016 silam, dan polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka.

Belum lama ini, Kepala Polda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing, menegaskan, pengungkapan kasus-kasus lama yang masih tertunda akan segera diselesaikan.

“Saya tidak ingin itu menjadi pekerjaan rumah buat Kapolda berikutnya. Kelanjutannya akan saya cek ke Dir Krimsus. Intinya, penyidikan pasti tuntas,” tegas Tornagogo.

Tertundanya pengungkapan kasus tersebut pun menjadi perhatian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf.

“Ada yang tidak beres kalau sampai sudah ada penetapan tersangka, tetapi tidak dilanjutkan,” ujar dia.

Ia berniat akan melayangkan surat untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan penyidikan kasus tersebut kepada pihak Kejati Provinsi Papua dengan tembusan Polda Papua Barat.

Dan, dalam prosesnya, Yusuf memberikan kewenangan penuh kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat Syafiruddin, untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap penting.

“Aspidsus, kewenangan penuh ada sama kamu, segera surati Kejati Papua dengan tembusan ke Polda Papua Barat. Pertanyakan kelanjutan kasus itu,” kata Yusuf.

Sebagai informasi, kasus tersebut menyeret mantan Bupati Sorsel dua periode Otto Ihalauw dan seorang pengusaha atau kontraktor pelaksana berinisial MN. Keduanya sudah sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam. Namun, kedua tersangka itu tidak pernah ditahan oleh pihak kepolisian di wilayah setempat.

Pengungkapan kasus ini terhambat, lantaran penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap dua) belum dilakukan oleh Polda Papua Barat. Padahal, Kejati Papua sudah menyatakan kasus tersebut P21. Polda beralasan, barang bukti kapal cargo dilimpahkan ke Mabes Polri pada awal Januari 2018 lalu, dan Mei 2020 barang bukti tersebut baru dikembalikan ke Polda Papua Barat.

Asal-usul kasus

Kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Sorsel tahun anggaran 2007 pada Dinas Perhubungan senilai Rp4.404.787.000 miliar, berawal dari inisiatif Otto Ihalauw (OL) untuk membeli kapal cargo bekas berjenis LCT di Samarinda, Kalimantan Selatan.

Kapal Cargo bekas tersebut dibeli oleh Direktur Utama (Dirut) PT Indo Nur Hidayat berinisial MN pada 2006 dari Direktur CV Karya Lestari Industri Samarinda berinisial ME, seharga Rp2,8 miliar. Namun, MN merubah kwitansi pembelian dari Kapal Cargo bekas menjadi Kapal Cargo baru jenis LCT senilai Rp3,2 miliar.

Selain itu, kontrak proyek kerjasama antara PT Indo Nur Hidayat dengan Pemerintah Daerah Sorsel baru ditandatangani pada 2007, dengan total anggaran pembelian kapal cargo baru senilai lebih dari Rp4,4 miliar.

Namun bukan kapal baru, melainkan kapal bekas jenis LCT dengan spesifikasi panjang 34,43 meter, lebar 8 meter, dalam dek 2,40 meter, isi kotor 211 GT, dan isi bersih 64 NT, yang dibeli tersangka MN pada 23 Juni 2006 silam.

Cargo LCT adalah jenis kapal untuk mendaratkan muatan di perairan dangkal yang sulit dijangkau, dengan menggunakan kapal pengangkut biasa. Muatan yang diangkut dengan menggunakan LCT adalah alat berat, mesin, mobil, truck, bahan konstruksi, logistik, dan barang-barang lainnya yang berbobot dan berukuran besar.

Selain anggarannya di-mark up, tersangka OI juga memberikan kuasa penuh kepada kakak kandung MN untuk melakukan proses balik nama kapal menjadi aset Pemda Sorsel pada 2009. Padahal, kapal yang diberi nama Cargo Sorsel Indah itu telah tercatat sebagai aset Pemda Sorsel sejak 2007. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: