Kejati Komitmen Berdayakan OAP Duduki Jabatan Strategis

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berkomitmen mengupayakan orang asli Papua (OAP) untuk bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di Koprs Adhyaksa.

Kepala Kejati Papua Barat Yusuf mengatakan komitmen tersebut sebagai bentuk penguatan sumber daya manusia (SDM) asli daerah agar bisa menjadi penerus pembangunan di tanah Papua.

Dikatakan, sebagai permulaan dari komitmen tersebut, pihaknya mendorong anak-anak asli Papua di lingkungan kejaksaan untuk mengikuti pendidikan berjenjang khusus Jaksa, seminar, workshop dan juga magang.

“Selain itu, sistem penilain saat rekrutmen terhadap orang asli Papua, dibedakan dengan mereka yang lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia,” kata Yusuf saat bersilaturahmi di Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay,  Manokwari, Senin (13/7/2020).

Terkait rekrutmen itu, jelas Yusuf, Kejaksaan  tengah mendorong upaya percepatan agar nilai tes OAP untuk dapat menjadi Jaksa Penuntut umum (JPU), tidak disamakan dengan nilai tes dari lulusan Univesitas Tri Sakti, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), atau Universitas Hasanudin (UNHAS).

“Kami lagi mendorong upaya percepatan nilai, supaya OAP bisa direkrut sebagai JPU hingha akhirnya nanti dapat menduduki jabatan strategis seperti Kepala Kejaksaan Negeri dan bahkan Kepala Kejati di tanah Papua,” ujar Yusuf.

“Karena kita baru memulai jadi harus ada percepatan nilai, jika tidak pasti ketinggalan,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Yusuf, agar OAP benar-benar dapat diberdayakan sesuai jenjang karirnya, maka pihaknya mengupayakan pula pembentukan lima Kejaksaan Negeri lagi di Papua Barat, sehingga setiap kabupaten mempunyai kejaksaannya sendiri, “kita upayakan penambahan lima kejaksaan menjadi 13, sesuai dengan jumlah kabupaten di Papua Barat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DAP Wilayah III Doberay, Paul Vincent Mayor mengapresiasi upaya Kejati Papua Barat dalam memberdayakan OAP.

Paul lalu meminta agar setiap permasalahan yang bersinggungan dengan dewan adat, agar dapat dikoordinasikan. Sebab, pihaknya mempunyai peradilan adat, maksudnya ialah, permasalahan adat diselesaikan secara adat.

“Sebelum sampai ke kejaksaan ataupun pengadilan, persoalan hukum yang melibatkan masalah adat bisa di peradilan adat terlebih dahulu. Itu yang kami komunikasikan bersama Kejati Papua Barat, agar kedepan bisa ada semacam kesepakatan bersama,” kata Vincent Mayor. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: