Komitmen Percepat Pembangunan di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Tinggi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman atau Memory of Understanding (MoU) dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Manokwari, Selasa (14/7/2020).

Adapun ruang lingkup MoU itu mencakup pengawalan, penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf mengatakan, penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.

Yusuf mengapresiasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat yang meminta agar proyek dan kebijakannya dikawal Kejati Papua Barat.

“MoU ini untuk menjaga kewibawaan Kementerian PUPR yang bagiannya adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat karena dalam percepatan pembangunan, pelaksanaan tugas masing-masing lembaga harus serasi, selaras dan seimbang,” kata Yusuf

Dijelaskannya, kejaksaan akan menerapkan pendekatan persuasif dan edukatif sehingga tidak ada kesalahpahaman selama monitoring. Selain itu, pihak balai dapat meminta pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum terkait masalah gugatan keperdataan dan tata usaha negara kepada kejaksaan.

“Fungsi keperdataan sebagai pengacara negara, pihak balai sebelumnya harus menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kejaksaan, agar dapat didampingi dalam persidangan sebagai pengacara negara,” kata Yusuf.

Sementara, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi mengatakan, tersedia anggaran sekitar Rp49 miliar yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk proyek padat karya, seperti pembangunan jalan lingkungan desa, pengadaan air bersih, drainase dan juga sanitasi.

“Semua Itu direncanakan masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, diawasi oleh masyarakat, dan difungsikan untuk masyarakat. Kami bertindak sebagai fasilitator,” unar Marsudi.

“Ada 205 orang fasilitator yang 90 persennya berada di lokasi perkampungan diseluruh Papua Barat. Mereka sosialisasi dan melatih masyarakat setempat,” katanya lagi.

Dijelaskannya, kementerian diminta untuk melaksanakan percepatan pembangunan menyusul lemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Untuk itu pihaknya sangat berhati-hati dalam mengamankan tenaga kerja di lapangan.

Sebab, saat ini pihaknya juga sedang menyelesaikan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan persediaan sarana dan prasarana di kampus Universitas Papua (UNIPA) dan sedang mempersiapkan kegiatan Sidang Sinode yang direncanakan dilaksanakan di wilayah Ayam Maru.

“Banyak yang dikerjakan, namun saat ini yang menjadi prioritas kami adalah Dekrit Presiden dan Menteri untuk mewujudkan Padat Karya yang ada di kampung-kampung. Untuk itu kami butuh dukungan dari kejaksaan dalam ihwal persolan hukum,” kata Marsudi. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: