Ombudsman Temukan Sejumlah Penyimpangan Aturan saat PPDB

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Lembaga pengawasan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menemukan banyak penyimpangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 di Papua Barat.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Musa Y. Sombuk, mengatakan terkait PPDB tahun ajaran kali ini, pihaknya melakukan monitoring di dua daerah yang bisa dijangkau di tengah Pandemi Covid-19 sebagai sampel yaitu Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan.

“Dari hasil monitoring, kami menemukan ada sejumlah dugaan maladministrasi atau penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Media Center Manokwari, Sabtu (18/7/2020).

Musa mengatakan bahwa monitoring yang dilakukan pihaknya meliputi metode pelaksanaan PPDB yaitu online dan offline, sistem penerimaan yang terkait jalur zonasi, prestasi dan mutasi, biaya PPDB, dan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi.

Menurut dia, permasalahan yang ditemukan diantaranya, kelebihan kuota peserta didik di beberapa sekolah negeri yang ada, minimnya intervensi Pemerintah dalam penyediaan sarana internet dan fasilitas belajar, kurangnya penerapan protokol kesehatan selama proses PPDB tingkat SD,SMP, dan SMA/SMK, dan pungutan biaya yang berkaitan dengan PPDB sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

“Kami juga menemukan adanya pungutan-pungutan di luar ketentuan dan bervariasi di setiap sekolah dengan jumlah yang cukup besar di tengah kehidupan masyarakat yang serba sulit,” kata Musa.

Dia mengatakan merujuk pada pasal 2 dan 3 Permen tersebut dijelaskan bahwa sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak boleh memungut biaya dan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan sekolah. Selain itu, sekolah juga tidak boleh melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Kata Sombuk, hambatan utama yang dihadapi adalah jaringan internet bagi sekolah yang menerapkan pendaftaran secara daring (online). Sedangkan untuk sekolah yang melaksanakan PPDB secara offline, belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan.

“Di salah satu SMK di Manokwari, selain kendala internet, sekolah tersebut juga kenakan biaya PPDB sebesar Rp3.775.000. Sedangkan salah satu SMA di Ransiki Kabupaten Mansel, juga dikenakan pembayaran seragam olahraga dan batik, sesuai besaran yang ditentukan oleh komite sekolah dimaksud” ujar Sombuk.

Selanjutnya, temuan lapangan PPDB di 11 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam wilayah kabupaten Manokwari, rata-rata tidak melaksanakan protokol kesehatan, kekurangan ruang belajar, dan penetapan biaya PPDB.

“Salah satu SMP di Manokwari menetapkan biaya PPDB sebesar Rp3.250.000. Ada pula salah satu SD di Manokwari yang menetapkan biaya PPDB sebesar Rp900.000,” ujar Sombuk.

Lewat monitoring yang dilakukan itu, Ombudsman  menyampaikan saran perbaikan kepada dinas pendidikan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bahwa harus memiliki regulasi yang secara khusus memuat biaya pendaftaran PPDB, agar ditetapkan secara merata.

“Pemerintah juga harus memfasilitasi penyediaan sarana, misalnya perbaikan kualitas jaringan internet sehingga proses belajar mengajar secara daring dapat berjalan maksimal. Pemerintah wajib melibatkan Satgas Covid-19 provinsi dan kabupaten untuk mensosialisasikan protokol kesehatan di setiap sekolah,” kata Sombuk.

Temuan dari monitoring Ombudsman Papua Barat itu akan disampaikan ke Pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan sebagai bahan evaluasi dalam pelayanan pendidikan di Papua Barat.

Hingga berita ini diturunkan, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, belum memberikan respons saat dikonfirmasi awak media terkait saran pendapat dari hasil monitoring Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat itu. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: