Papua Barat Mulai Susun Dokumen KLHS Revisi RTRW

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Provinsi Papua Barat mulai menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) 2013-2033. Revisi RTRW ini menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan di daerah itu.

Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan mengatakan, dokumen KHLS wajib ada pada revisi RTRW. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelengaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengamanatkan pemerintah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan Papua Barat ke depan.

“KLHS untuk mencegah degradasi lingkungan, juga sebagai rumusan alternatif dalam kebijakan pembangunan,” ucap Nataniel.

Ia berharap dokumen KHLS segera tersusun agar RTRW Papua Barat yang baru bisa digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

“Papua Barat sudah punya Raperda tentang pembangunan berkelanjutan. Dokumen KHLS dan RTRW semua akan saling mendukung,” demikian Nataniel Mandacan.

Ia menambahkan, tujuan utama yang hendak dicapai pemerintah dalam menyusun program pembangunan daerah diantaranya adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya, sesuai kondisi dan keunikan wilayah di Papua Barat.

“Proses revisi dokumen RTRW Provinsi Papua Barat harus mampu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan,” urainya.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Papua Barat, Daniel Leonard Haumahu menyatakan, pasca ditetapkan draf final revisi dokumen RTRW melalui kesepakatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) awal November lalu. Maka pemprov dan pemkab wajib memperhatikan aspek tata ruang dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan daerah.

“Draf final revisi RTRW Papua Barat sudah ditetapkan pada 6 November lalu di Manokwari. Dokumen KHLS wajib disertakan saat kami mengajukan draf revisi RTRW ke pusat.  Dokumen RTRW harus menjadi acuan dan patokan pemanfaatan tata ruang dalam pembangunan daerah,” katanya.

Leonard menyebutkan bahwa penyusunan dokumen KHLS ini akan mempertimbangkan data dukung dan daya tampung lingkungan terhadap pembangunan di Papua Barat. Hal itu sebagai upaya pencegahan dampak buruk dari pemanfaatan lingkungan.

“Hasil kajian ini nanti akan diakomodir dalam dokumen KHLS. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan merupakan bagian terpenting dalam dokumen KHLS serta RTRW,” katanya.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota se Papua Barat merespon penyusunan dokumen RTRW ini. Karena itu dia meminta agar pemda berkomitmen untuk memberikan ruang bagi pembangunan. Sehingga penyusunan program pembangunan mulai dari perencanaan sampai pada tahapan pengerjaan tidak mengorbankan lingkungan dan tata ruang di sekitarnya.

“Kita minta agar daerah segera menyusun dokumen RTRW, karena sampai saat ini baru Kabupaten Teluk Wondama dan Kota Sorong,  sementara daerah lainnya belum menyerahkan draf revisi RTRW,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 24 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: