Pelaku Penghina Gubernur Meminta Maaf

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Penasehat hukum Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy, mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan maaf yang dilayangkan oleh Alforiani Maman Reba tertanggal 19 Juni 2020. Dikatakan, surat pernyataan permohonan maaf itu telah diterima dengan baik. Gubernur pun menyambut baik surat pernyataan permohonan maaf itu.

“Kami selaku kuasa hukum gubernur telah menerima surat pernyataan permohonan maaf yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alforiani Maman Reba per 19 Juni 2020,” ujarnya kepada Papua Barat News di kantor LP3BH Manokwari, Jumat (10/7/2020).

Warinussy menyebutkan secara resmi surat permohonan maaf telah disampaikan kepada gubernur. Selanjutnya melalui sesama rekanan PH Cosmas Refra akan dilaporkan ke Penyidik Dirkrimsus Polda Papua Barat tentang adanya surat pernyataan permohonan maaf dari Alforiani.

Dia menegaskan dengan menyampaikan surat pernyataan permohonan maaf kepada gubernur, tidak berarti proses hukum dihentikan.

“Bukan berarti bahwa permohonan maaf ini kemudian dipandang oleh publik menghentikan penyidikan. Soal itu kita serahkan sepenuhnya pada penyidik,” urainya.

Penasehat hukum Alforiani telah menyampaikan akan bertemu secara langsung dengan gubernur. Selanjutnya dia mengungkapkan jika masih ada satu akun atas nama Desti Rumbiak yang menurut hasil pelacakan siber yang dilakukan oleh Subdit Siber Polda Papua Barat saat ini sedang menempuh kuliah di Australia.

“Kewenangan sepenuhnya kita berikan kepada penyidik, karena permohonan ini di luar penyidikan karena langsung kepada kami dan sudah disampaikan kepada gubernur maka selanjutnya penyidik yang akan mengambil kebijakan khusus kepada Alforiani Reba Maman sementara Desti sampai hari ini  belum ada permohonan maaf sama sekali,” tandasnya.

Dia berharap perilaku mengumbar kekesalan pada seseorang baik pejabat publik maupun pribadi seseorang terkait ketidakpuasan tidak dilakukan melalui media sosial. Karena menurutnya cemoohan dan caci maki di media sosial dapat dijerat dengan UU ITE. Masyarakat harus lebih bijaksana dalam menyampaikan aspirasi, kekecewaan dan kekesalan pada ruang yang tepat.

“UU ITE tidak bisa dipandang sebagai alat dari penguasa untuk menindas rakyat kecil. Saya pun sebagai pribadi kalau merasa dihina, baik dalam kapasitas profesi saya atau pun pribadi saya sebagai manusia, saya berhak untuk membuat laporan polisi,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: