Pelayanan Birokrasi di Papua Barat Belum Maksimal

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat menilai penyelenggaraan pelayanan birokrasi ke pemerintahan di Provinsi Papua Barat belum berjalan maksimal.

“Kalau berbicara soal penilaian maka sumbernya adalah data. Dan dari data laporan yang masuk sepanjang tahun ini penyelenggaraan pelayanan publik yang bermasalah datang dari sisi ke pemerintahan seperti layanan barang, jasa dan administrasi atau layanan perijinan,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat kepada awak media di Manokwari, Senin (13/7/2030).

Dia mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan atau swasta yang mengelola keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, ada dua cara yang ditempu yakni observasi langsung di lapangan dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya ketimpangan pelayanan yang dialami masyarakat.

“Seringkali menurut pemerintah apa yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi itu tidak menurut masyarakat karena ekspektasi mereka yang tinggi akan penyelenggaraan pelayanan yang akuntabel dan transparan,” kata Musa.

Menurut Musa, masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di daerah ini. Hal yang sangat penting adalah terkait pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai hal seperti kebijakan-kebijakan yang merakyat, layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan informasi publik yang jelas dan transparan, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah yang sepadan.

“Kita ambil contoh ada banyak bangunan milik pemerintah daerah yang tidak terpakai di daerah ini yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Belum lagi peredaran miras yang masih marak padahal ada banyak sekali lembaga negara yang menangani hal ini,” papar dia.

Selain itu, menurut Musa, penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik juga harus jelas, berimbang dan transparan sehingga tidak bermuara kepada reaksi publik yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

“Ketidakpuasan an kekecewaan masyarakat atas pelayanan publik yang dijalankan pemerintah seringkali ditunjukkan dengan aksi protes yang bermuara pada tindakan anarkis. Itu yang terjadi di daerah kita Ini,” ungkapnya.

Dia juga menyinggung terkait kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan termasuk tentang pelaksanaan sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 yang mana Manokwari termasuk daerah yang belum diijinkan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah.

“Jadi kebijakan itu harus dapat dikoordinasikan secara baik. Jangan sampai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah berseberangan dengan kebijakan pemerintah di atasnya. Belum lagi soal tunjangan guru daerah terpencil. Banyak guru di kota mendapatkan tunjangan yang seharusnya diperuntukkan bagi guru di daerah terluar dan terpencil,” lanjut Musa.

Dia juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil survei kepatuhan yang dilakukan ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Papua Barat sesuai standar-standar yang ditetapkan maka ada beberapa daerah sudah menunjukkan grafik yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi ada beberapa daerah yang sudah mengarah pada sinyal warna merah ke warna kuning seperti Manokwari, Bintuni dan Kaimana. Sementara Kota Sorong masih merah,” terang dia.

“Hasil temuan kami ini sebanding dengan temuan dari beberapa lembaga lainnya termasuk KemenPAN-RB,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: