Pembagian Paket Langsung Wajib Melalui Aplikasi SiRUP

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pembagian paket pekerjaan melalui mekanisme  Penunjukan Langsung (PL) seturut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kepada pengusaha asli Papua (OAP) diminta mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Berbasis Web).

Hal ini dilakukan guna memastikan validitas perusahaan atau korporasi yang akan ditunjuk mengerjakan pekerjaan baik pengadaan barang/jasa maupun fisik di Papua Barat.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, pembagian paket PL bagi seluruh pengusaha OAP harus melalui aplikasi SIRUP sehingga data perusahaan terverifikasi dalam data pemerintah. Tujuannya agar memudahkan pemerintah mengetahui berapa banyak pengusaha asli Papua yang bekerja di setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Paket-paket yang ada di semua OPD,  harus lewat SiRUP sehingga semua bisa terdata dan kita tahu berapa banyak di tiap OPD,” ujarnya kepada awak media  di Manokwari, Senin (13/7/2020).

Gubernur menyebutkan pertemuan dengan OPD masih akan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak OPD yang telah memberikan paket pekerjaan di luar mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui aplikasi SiRUP. Hal ini menurutnya agar menghindari pemberian paket pekerjaan bagi perusahaan yang tidak valid.

“Semua sistem lelang sekarang terbuka,  karena itu bila kita akomodir perusahaan yang tidak memenuhi syarat maka kita bisa dikomplain oleh pengusaha yang merasa berkasnya lengkap dan tidak diakomodir,” terangnya.

Dominggus menuturkan jika seluruh tahapan pembagian pekerjaan fisik maupun barang dan jasa seluruhnya diawasi oleh aparat penegak hukum seperti KPK,  Kepolisian dan Kejaksaan.  Karena itu dia meminta agar pemberian paket pekerjaan tanpa melalui aplikasi SiRUP berpotensi terjadi temuan oleh aparat penegak hukum.

“Hal ini merupakan pembinaan yang kita berikan kepada pengusaha OAP sehingga ke depan mereka bisa bekerja sendiri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kontraktor Orang Papua (ASKOP) Provinsi Papua Barat, Yan Soindemi, menyatakan sejumlah pengusaha asli Papua (OAP) di wilayah Manokwari Raya menilai selama ini pembagian paket pekerjaan melalui mekanisme PL bagi OAP di tiap OPD tidak berjalan.  Hal ini disebabkan oleh tidak adanya koordinasi dan keterbukaan pimpinan OPD dengan asosiasi pengusaha OAP di tingkat provinsi.

“Kami minta dimasukan ke Bappeda sehingga bisa ikut dalam Musrembang provinsi. Harapannya jumlah kami yang banyak dapat diakomodir dalam pembagian paket pekerjaan di tiap OPD karena selama ini tertutup bagi kami” ucapnya.

Dirinya berharap sistem pembagian paket pekerjaan PL bagi OAP dilakukan secara transparan sejak awal mulai dari tahapan pengusulan program sehingga dapat mengakomodir pengusaha asli Papua. Karena banyaknya asosiasi pengusaha Papua di Papua Barat kini mencapai 3.000 asosiasi. Sementara asosiasi lokal yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua Barat dan menjadi mitra pemda ada sekitar 30 asosiasi.

“Kami pengusaha asli Papua mengharapkan agar penjabaran dari Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dilaksanakan secara konsekuen sehingga kami tidak harus saling kejar dengan pemerintah,” pungkasnya Yan. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: