Pembayaran Hutang Baru 34,84 persen, DPRD Segera Minta Penjelasan
MANOKWARI, PB News – Dalam laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manokwari tahun anggaran 2017 tertulis bahwa untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2017 telah ditetapkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp59.762.995.000,- untuk menyelesaikan pembayaran pokok hutang. Namun hingga akhir tahun 2017 hanya terealisasi Rp14.940.748.752,- atau hanya mencapai 34,84 persen dari target yang ditetapkan.
Hal ini menjadi pertanyaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manokwari, karena anggara pembayaran hutang sudah 100 persen ditargetkan.
“Seharusnya sudah selesai hutang Manokwari, karena sudah dianggarkan. Namun pemerintah daerah belum menyelesaikan. Terus anggarannya itu ke mana ?” ujar Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Yustinus Meidogda dengan nada tanya.
Dia melanjutkan, hal tersebut pun semakin janggal karena dalam nota pengantar LKPj Bupati Manokwari realisasi pembayaran atas hutang baru mencapai 34,84 persen, sedangkan dalam materi telah dicantumkan pembayaran hutan sudah mencapai 100 persen.
“Ini jadi pertanyaan bagi kita anggaran itu digeser atau dikemanakan belum ada penjelasan,” katanya.
“Pada saat pandangan Fraksi PAN akan pertanyakan bagian tersebut. Sehingga DPRD dan masyarakat tidak bertanya kemana anggaran tersebut dipergunakan,” ujar Meidogda lagi.
Telah diberitakan sebelumnya, setelah penyerahan materi LKPj Bupati Manokwari tahun anggaran 2017 pekan lalu, pimpinan dan anggota DPRD Manokwari, Selasa (22/5/2018), mulai melakukan pembahasan internal terkait materi LKPj sebelum melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non fisik periode anggaran 2017.
Anggota DPRD Manokwari Romer Tapilatu, mengatakan, pembahasan materi LKPj dilaksanakan setiap komisi. Pembahasan ini dilakukan secara internal untuk melihat materi program tahun 2017 lalu.
“Hari ini (kemarin,red) DPRD sudah mulai lakukan pembahasan materi LKPj bupati tahun 2017. Besok (hari ini,red) kita masih akan lanjutkan pembahasan untuk melihat data yang nantinya akan menjadi tujuan kunjungan lapangan,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News, Selasa (22/5/2018).
Dia menjelaskan, ketika melakukan peninjauan langsung pelaksanaan fisik maupun non fisik, akan dibagi pada setiap dapil atas perwakilan komisi.
“Di setiap dapil terdapat program yang berkaitan dengan masing-masing komisi,” tutur dia.
Jumat pekan depan, DPRD juga berencana melakukan hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas terkait program yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.
“Pada pekan berikutnya DPRD direncanakan akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat program yang telah dilaksanakan,” tutur dia.(PB9)