Pemprov Targetkan 25 Ranperda Selesai Dibahas

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menargetkan melakukan pembahasan 25 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hingga akhir tahun ini.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Roberth K.R. Hammar mengatakan pemerintah dan DPR Papua Barat telah melakukan pertemuan awal untuk menyepakati bersama pembahasan sedikitnya 25 ranperda inisiatif pemerintah dan DPR. Menurutnya 6 ranperda di antaranya adalah tinjauan kembali atas Peraturan Daerah (Perdasi) lama tentang pajak dan retribusi.

“Pemerintah bersama DPR telah menyepakati target pembahasan 20 bahkan bisa sampai 25 ranperda,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (25/8/2020).

Roberth menyebutkan selain meninjau kembali 6 perdasi lama terkait pajak dan retribusi. Ranperda usulan Biro Hukum yang juga akan masuk dalam pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR yakni Komisi Orang Hilang, Partai lokal, Hak Kekayaan Intelektual, dan bantuan hukum bagi orang asli Papua. Dia mengakui usulan ranperda ini merupakan terjemahan amanat UU Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

“25 usulan ranperda itu belum bisa dikategorikan mana yang perdasi dan mana yang perdasus karena harus dilihat inti materinya dulu. Karena dari materinya sekalipun perdasi tetap menyangkut orang asli Papua, jadi tergantung muatan mana yang lebih banyak. Untuk ranperda usulan Biro Hukum ada 3 raperdasus,” jelasnya.

Ia melanjutkan usulan penting yang belum masuk dalam 25 ranperda yang akan dibahas yakni ranperda penggunaan dana otsus di bidang pendidikan. Menurutnya cakupan alokasi pendidikan sangat luas meliputi pendidikan afirmasi dan daerah terpencil.

Dia menyatakan, sekalipun perda khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana otsus di bidang pendidikan belum ada. Secara umum telah diatur di dalam Perdasus Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembagian Dana Otsus antara Provinsi dan Kabupaten. Namun perdasus tentang pemanfaatan dana otsus bagi pendidikan di kabupaten/kota sampai saat ini belum ada payung hukum sebagai dasar pengalokasian dana otsus.

“Kita akan mendorong lahirnya Pergub untuk mengatur penggunaan dana dan pembiayaan afirmasi bagi putra-putri Papua serta masa bakti pengabdian di Papua bagi mereka. Jika kemudian mereka mendapatkan kesempatan kerja di tempat lain bisa saja namun sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah,” tandasnya.

Dia menambahkan dengan lahirnya Pergub diharapkan dapat mengakomodir pendidikan anak asli Papua yang ada di Papua dan Papua Barat. Menurutnya peningkatan kualitas indeks Pendidikan Manusia di Papua Barat sangat ditentukan oleh kualitas pelajar dan mahasiswa yang ada di Papua dan Papua Barat. Karena itu fokus perhatian pemerintah tidak hanya pada pelajar afirmasi yang menempuh pendidikan di luar daerah dan luar negeri. Pelajar dan mahasiswa yang ada di Papua dan Papua Barat juga wajib mendapat perhatian pemerintah daerah.

“Ironis sekali karena di Papua Barat ini banyak anak-anak yang sekolah di sini baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagian besar tidak kuliah dengan benar karena keterbatasan ekonomi apalagi di masa pandemi,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News, Edisi Rabu 26 Agustus 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: