Beny : Pencairan Dana Pilkada di Delapan Kabupaten Sudah 100 Persen

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pencairan dana Pilkada Serentak 2020 dari APBD di delapan kabupaten di Papua Barat sudah mencapai 100 persen untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedelapan kabupaten itu adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Sorong Selatan, Fakfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Kaimana.

“Sedangkan satu kabupaten lainnya baru mencapai 73 persen yaitu Kabupaten Raja Ampat,” ujar Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Beny Wahon kepada Papua Barat News, Senin (10/8/2020).

Menurut Beny, berdasarkan kesepakatan bersama yang dibangun oleh pihak Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sisa anggaran NPHD yang belum terealisasi sebesar 27 persen akan diselesaikan pada 15 September 2020 yang akan datang.

Dia menyampaikan, dalam rangka mendukung kerja-kerja pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada, sangat dibutuhkan sinergisitas antara pihak penyelenggara dan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan secara efektif dan efisien.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah di sembilan kabupaten yang begitu responsif terhadap Bawaslu dalam mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada dengan realisasi NPHD ini,” kata Beny.

Dia menuturkan, secara tugas dan fungsi di bagian kesekretariatan, pihaknya bertugas membantu Ketua dan anggota dalam melakukan pengawasan terutama dalam hal penyediaan anggaran dan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada di daerah ini.

“Tugas kami adalah mendukung kerja Ketua dan anggota dengan menyediakan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan seluruh proses Pilkada dan membantu penganggarannya. Semua itu sudah kami jalankan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas dia.

Beny juga mengharapkan kepada segenap jajaran ASN pada lingkungan Bawaslu baik pada tingkat provinsi, kabupaten, pengawas distrik hingga ke pengawas kampung untuk tetap menjaga kode etik sebagai penyelenggara sekaligus aparatur negara dalam menjalankan fungsinya.

“Kita ini selain sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai aparatur negara sehingga memiliki 2 beban di pundak. Untuk itu saya berharap agar kita tetap berjalan dalam koridor yang tepat sehingga tidak diperhadapkan pada persoalan yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Awasi tahapan coklit

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengingatkan pendataan pemilih harus dengan benar dan teliti. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan masalah.

“Saya minta pengawas benar-benar mengawasi tahapan coklit (pencocokan dan penelitian). Karena menjadi bagian dari penyusunan data agar jangan sampai ada masalah. Biasanya yang menjadi alasan orang tidak puas dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi diawali dari data pemilih,” ujar Abhan.

Untuk mengawasi coklit, Bawaslu juga menyebar personel mereka melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari pengawas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Pengawasan ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik sesuai aturan.

Menurut Abhan, proses coklit yang benar harus komplet, valid, komprehensif, dan mutakhir. “Data yang diambil merupakan data terbaru dan lengkap sehingga semua terdata dengan baik,” terangnya.

Terkait dengan pencalonan peserta pilkada, Abhan mengingatkan peserta untuk mematuhi aturan. Bagi mereka yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun profesi yang mengharuskan mengundurkan diri, harus mematuhi aturan tersebut. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: