Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Huntara dan Kesbangpol Dilanjutkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Negeri Manokwari melanjutkan kembali penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Susweni Kabupaten Manokwari, dan dana hibah pada Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari Made Pasek Budiawan menyatakan, belum tuntasnya penanganan dua kasus dugaan korupsi itu diketahuinya setelah dilakukan inventarisir pemetaan wilayah terkait kegiatan Pidsus yang belum terselesaikan.

Dua kasus tersebut, yakni dugaan korupsi dana hibah dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) pada Kesbangpol Mansel tahun 2017 senilai Rp720 juta, dan pembangunan hunian sementara atau Huntara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari di Susweni, Distrik Manokwari Timur, senilai Rp5 miliar.

“Hasil inventarisir dan pemetaan wilayah, dua kasus tersebut harus dilanjutkan karena ternyata belum terselesaikan. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan koordinasi dengan APIP. Penyelidikan kita lanjutkan, kalau tidak ada perkembangan,” kata Budiawan kepada Papua Barat News di Manokwari, Kamis (13/7/2020).

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Kejari Manokwari, terungkap bahwa dugaan korupsi dana hibah FKUB tahun 2017 pada Kesbangpol Mansel, menyeret seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial PS selaku bendahara kegiatan. Ia diduga telah menggelapkan dana hibah sebanyak Rp720 juta untuk kepentingan pribadinya.

Dugaan tersebut didasari atas penerimaan dana hibah yang dibukukan dalam rekening pribadi PS. Padahal, dana hibah yang diperuntukan bagi kegiatan FKUB bersama mitra untuk kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) seharusnya disimpan secara terpisah.

Selain itu, PS juga ternyata telah lakukan penarikan atau pencairan uang secara bertahap sebanyak lima kali. Pencairan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan si-pemberi hibah atau atasan pada kegiatan dimaksud.

Sementara, untuk kasus dugaan korupsi pembangunan Huntara di Susweni, menyeret 11 pengusaha selaku kontraktor pelaksana dengan klasifikasi perkerjaan yang berbeda-beda. Padahal pembangunannya yang berdasarkan DPA APBD Manokwari Tahun Anggaran 2016 senilai Rp5 miliar itu, seharusnya dikerjakan oleh satu pihak saja.

Inisiatif Pemerintah Daerah melalui BPBD Manokwari mendirikan Huntara saat itu, dikarenakan pemukiman Kompleks Borobudur Distrik Manokwari Barat hancur akibat kebakaran dahsyat yang terjadi pada 16 Juni 2016 silam.

Kebakaran tersebut mengakibatkan puluhan kepala keluarga, ratusan remaja dan anak-anak harus kehilangan tempat tinggal. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian materil ditaksir mencapai miliaran rupiah. Alhasil, pemerintah pun mengambil kebijakan membangun Huntara bagi para korban.

Dalam prosesnya, pembangunan Huntara dikerjakan oleh 11 kontraktor. Ironis karena hingga saat ini, Huntara yang bangunannya terdiri dari 20 ruang, satu unit dapur umum dan satu unit tempat penyimpanan bahan makanan (Bama) masih terbengkalai. (PB13)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: