Perbup Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Disiapkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Kabupaten Manokwari sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup), yang berisikan pemberlakukan sanksi bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring membenarkan bahwa pihaknya sementara melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Penetapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Manokwari.

Dikatakan, penyusunan ranperbub tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Henri menyatakan, perlunya kewajiban mematuhi protokol kesehatan menjadi aturan daerah agar memiliki payung hukum yang jelas agar pihak yang melanggar dapat diberikan sanksi sesuai yang ada dalam aturan tersebut.

Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan itu mulai dari yang paling ringan, seperti teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, hingga sanksi berat berupa denda atau sanksi administratif.

“Sanksi administratif ini hanya berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki ijin. Untuk masyarakat hanya akan dikenakan sanksi kerja sosial, seperti menyapu di jalan dan sebagainya,” kata Sembiring.

Henri mengakui hingga ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas, seperti menggunakan masker sehingga jika ada penguatan hukum melalui perbup pihaknya optimistis masyarakat bisa semakin sadar.

“Dengan adanya perbup tersebut, maka diharapkan tingkat kesadaran masyarakat tentang kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 ini meningkat,” terang dia.

Lebih lanjut mantan Kadis Kesehatan itu menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pihaknya akan mensosialisasikannya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah ini.

Sementara itu, Kasubag Produk Hukum Daerah Setda Kabupaten Manokwari, Nuning Dwi Lestari menjelaskan, selain tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, penyusunan ranperbup ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita tidak tahu pandemi Covid-19 ini kapan berakhir, karena itu ranperbup ni penting dalam rangka mencegah penyebarannya di tengah masyarakat,” katanya.

Sama seperti Henri Sembiring, Nuning berharap kehadiran dan penerapan perbup ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Fokus utama perbup ini adalah masyarakat dan pelaku usaha, meskipun tidak mengesampingkan instansi pemerintah. Prinsipnya untuk semua ruang publik wajib diterapkan protokol kesehatan,” terangnya.

Nuning menyebutkan, usai pembahasan draft ranperbup itu kemudian disempurnakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manokwari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perbup.

“Targetnya dalam minggu ini sudah selesai. Sebelum diterapkan akan didahului dengan sosialisasi selama dua minggu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” katanya sambil membeberkan sedikitnya ada 36 pasal dalam ranperbup itu.

Dia lalu menegaskan bahwa perbup ini nanti bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, tapi justru melindungi masyarakat dari bahaya pandemi Covid-19,” katanya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: