Percepat Pemulihan Ekonomi, Pemkab Manokwari Bentuk TP2DD

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Manokwari bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Pembentukan TP2DD di daerah adalah bentuk respon pemerintah terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang diterbitkan pada 4 Maret 2021.

“Transformasi ekosistem digital adalah langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah,” ujar Bupati Manokwari Hermus Indou, Rabu 10  Maret 2021.

Hermus menyatakan apresiasi yang tinggi kepada BI, yang telah merespon secara cepat dengan menginisiasi kegiatan pembentukan TP2DD bersama Pemkab Manokwari sehingga menjadi daerah pertama di Provinsi Papua Barat yang memiliki TP2DD.

“BI telah menjadi mitra strategis dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata dia.

Dia berharap TP2DD yang terbentuk mampu menjawab beberapa persoalan seperti pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Ekonomi dan keuangan inklusif bertambah kuat, tingkat literasi digital menjadi semakin tinggi dan kesejahteraan lebih merata. TP2DD juga diharapkan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan transaksi yang lebih cepat, mencegah kebocoran APBD serta menciptakan transparansi.

“Selain itu dapat lebih cepat mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan secara digital,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Papua Barat Ruth W. Eka Trisusilowati mengatakan, sudah saatnya sistem keuangan daerah berpindah dari transaksi manual ke digital. Hal itu dikarenakan dalam kondisi Pandemi Covid-19 interaksi antarmanusia secara langsung dibatasi.

“Sekarang saatnya kita memanfaatkan teknologi untuk mensejahterakan masyarakat karena Pandemi Covid-19 mengakibatkan human transaction menjadi sangat terbatas,” ujarnya.

Dikatakan, TP2DD yang terbentuk akan membantu kinerja BI dalam mengorganisir dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan daerah. Selain itu dapat membangun kapasitas SDM dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Dan yang paling penting adalah lebih governt. Memudahkan kontrol pemerintah terhadap segala bentuk transaksi sehingga pendapatan lebih mudah terukur atau efektif dan tepat waktu atau efisien,” pungkasnya. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: