Pilkada Serentak Tetap Berjalan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemerintah pusat hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, karena wabah virus korona yang belum teratasi. Dengan demikian, Pilkada akan tetap diselenggarakan di ratusan daerah termasuk di Papua Barat.

“Pelaksanaan pilkada serentak ini kan berdasarkan hukum, karena itu sampai saat ini belum ada dasar hukum yang diterbitkan terkait penundaan Pilkada,” ujar Ketua KPU Provinsi Papua Barat,  Paskalis Semunya kepada Papua Barat News di Manokwari, Rabu (23/9/2020).

Paskalis menyebutkan pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan namun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena itu,  seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa akan dibatasi.

Seluruh tahapan, kata dia, akan dilakukan secara virtual seperti penetapan calon,  pengambilan nomor urut, serta kampanye terbuka wajib dilakukan secara daring. Langkah pencegahan ini dinilai lebih tepat mencegah terjadinya klaster baru selama tahapan kampanye terbuka hingga pencoblosan.

“Seluruh tahapan penyelengaraan akan kita alihkan melalui daring sehingga menekan terjadinya penularan virus Corona,” urainya.

Selain itu, KPU tetap menjalin koordinasi dengan tim Gugus Tugas terkait data sebaran Covid-19. KPU Papua Barat sebagai penyelenggara di daerah tidak menutup kemungkinan menunda pelaksanaan Pilkada, sejauh ada keputusan resmi KPU RI tentang wacana penundaan tersebtu.

“Tahapan Pilkada tetap berjalan, dan kami sebagai penyelenggara tetap menjalankan tugas sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pusat,” jelas Paskalis.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Yosep Sombuk menuturkan, pelaksanaan Pilkada serentak harus dicermati dengan baik oleh semua pihak. Menurutnya, Deklarasi Pilkada Sehat tidak menjamin bahwa semua pihak baik  penyelenggara, peserta, maupun massa pendukung dan masyarakat umum terhindar dari bahaya Covid-19. Karena itu, dia meminta agar Bawaslu sebagai mitra KPU aktif memantau seluruh tahapan Pilkada.

“Bawaslu harus aktif memantau situasi,  jangan hanya menunggu laporan. Selain itu pendukung salah satu paslon yang melanggar harus dikenakan sanksi,” tegasnya.

Musa menilai, wacana penundaan Pilkada serentak sebaiknya tidak dilakukan. Tahapan Pilkada tetap berjalan sesuai jadwal, hanya jadwal pencoblosan pada 9 Desember 2020 perlu ditinjau kembali. Hal ini guna mencegah terjadinya pertemuan massa sehingga potensi penularan korona menjadi lebih besar.

“KPU dapat memikirkan model pencoblosan yang meminimalisir terjadinya kerumunan massa, karena itu pencoblosan dapat dilakukan jika grafik penularan menurun secara signifikan,” pungkasnya. (PB22)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 25 September 2020

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: