Rapid Tes Masih Jadi Syarat Utama Bepergian

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Surat keterangan bebas Covid-19 yang ditunjukkan dengan bukti rapid tes masih menjadi syarat utama bagi setiap warga yang hendak melakukan perjalanan baik menggunakan alat transportasi laut maupun udara.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, dr. Henri Sembiring, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih berpedoman pada Surat Edaran (SE) Gustu Pusat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

“Kita masih mengikuti SE Nomor 9 yang mengharuskan pelaku perjalanan menunjukkan bukti non reaktif rapid tes sebagai syarat melakukan perjalanan masuk dan keluar daerah. Apalagi kita di Manokwari yang kasusnya masih cukup tinggi,” ujar dr. Sembiring kepada Papua Barat News, Senin (3/8/2020).

Ia menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  tidak direkomendasikan rapid test untuk mendiagnosa seseorang terpapar Covid-19. Namun, rapid test dimanfaatkan sebagai survey epidemologi yang berfungsi memisahkan atau mengetahui orang sakit dan yang tidak sakit. Itulah sebabnya masa berlaku rapid test diperpanjang selama 14 hari, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengawasi diri sendiri dan menjaga kesehatannya dalam perjalanan.

“Untuk mendiagnosa Covid-19 alat yang digunakan adalah PCR bukan rapid tes. Tapi kalau kita tes PCR untuk semua pelaku perjalanan, maka 1 kali perjalanan, dana langsung habis,” terang Sembiring.

Dia menuturkan, fasilitas kesehatan (faskes) yang berhak memberikan pelayanan rapid tes adalah faskes milik pemerintah dan faskes swasta yang miliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, serta dokter yang bertanggungjawab atas izin tersebut.

“Jadi harus include. Jangan sampe kliniknya menyediakan rapid tes tapi tidak ada dokter penanggungjawab yang menandatangani surat kesehatan yang dikeluarkan oleh klinik tersebut. Kalau urus rapid tes di swasta terus ambil surat keterangan sehat di faskes perintah memang tidak bisa,” tuturnya.

Sampai dengan saat ini, kata dia, harga rapid tes di wilayah Manokwari masih diupayakan untuk diseragamkan sesuai surat edaran dari Kementrian Kesehatan sebesar Rp150 ribu. Akan tetapi, masih menemui beberapa kendala dan sedang dalam kajian teknis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baik cabang Manokwari maupun Provinsi Papua Barat.

“Nanti hasil kajiannya akan diserahkan ke Pak Kadis Kesehatan Provinsi untuk dibuatkan SK dan ditandatangani langsung oleh Pak Gubernur,” kata dia.

Sembiring juga menjelaskan, penandatangan surat untuk tidak kembali ke Manokwari selama masa Pandemi Covid-19 oleh pelaku perjalanan, merupakan kewenangan dari pihak Otoritas Bandara.

“Setiap pelaku perjalanan yang bukan ber-KTP Manokwari dan yang hendak kembali ke kampung asalnya karena tertahan di Manokwari akibat tertutupnya semua akses transportasi selama pandemi,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Manokwari, Agung Ardiyanto menuturkan, pemeriksaan atau validasi terhadap hasil rapid tes dari semua fasilitas kesehatan yang mendapatkan izin dari pemerintah.

“Selama itu ada bukti jelas tentang hasil rapid tes dan surat kesehatan yang ditandatangani oleh dokter penanggungjawab yang sah, akan kita validasi,” katanya.

Marthen Daud, salah seorang calon penumpang KM Sirimau, menuturkan, dia bersama istrinya sudah mendapatkan rekomendasi karena memiliki bukti rapid tes dari Laboratorium Citra Farma yang beralamat di Jl. Drs. Esau Sessa Manokwari dengan biaya rapid tes sebesar Rp250 ribu.

“Setelah menunjukkan hasil rapid tes yang membuktikan bahwa kami non reaktif, akhirnya kami bisa dapat rekomendasi ini,” pungkas pria asal NTT ini. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: