Referendum untuk Tentukan Keberlanjutan Otsus

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Pro kontra keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat harus dikembalikan kepada rakyat Papua, karena rakyat Papua adalah subyek kebijakan Otsus yang sudah berlangsung selama hampir 20 tahun.

Anggota MPR RI, Mamberob Yosephus Rumakiek, mengatakan munculnya pro kontra terkait keberlanjutan Otsus itu harus diakomodir oleh Negara karena sama-sama disuarakan oleh orang asli Papua. Dia lalu meminta agar dilaksanakan  referendum untuk menentukan keberlanjutan Otsus di dua provinsi itu.

“Mari kita memberikan pilihan ini kembali kepada masyarakat yaitu dengan referendum yaitu jajak pendapat untuk menentukan apakah Otsus ini mau lanjut atau dibatalkan,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Sabtu (8/8/2020).

Menurutnya, negara tidak perlu alergi dengan istilah referendum yang sering dianggap sebagai kesempatan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh persoalan politik yang berkaitan dengan  kepentingan dan hajat hidup masyarakat harus dikembalikan kepada rakyat. Dan referendum adalah bagian dari arus berdemokrasi di tanah air yang harus didukung negara.

“Dulu waktu penentuan pendapat rakyat (Pepera) banyak kelompok yang protes karena menginginkan merdeka. Namun setelah dilaksanakan ternyata banyak yang memilih untuk bergabung ke Indonesia. Karena itu harus pula dibuat referendum untuk menentukan keberlanjutan Otsus. Jika suara terbanyak menolaknya maka harus dihargai,” terangnya.

Dia menegaskan, referendum adalah jalan tengah bagi rakyat Papua untuk membuat pilihan memperpanjang atau menghentikan dana Otsus bagi Papua dan Papua Barat. Ini dimaksudkan untuk mengakhiri pro kontra di tengah masyarakat dan menghindari terjadi konflik.

“Otsus adalah jalan tengah untuk meredam aspirasi merdeka, karena itu harus dikembalikan kepada masyarakat melalui referendum,” katanya.

Dia lalu mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat Papua terkait pemanfaatan alokasi dana Otsus selama ini.

Tak Ada Pasal

Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura Apolo Safanpo meminta para politisi atau siapapun yang ingin berbicara soal Otsus untuk membaca lebih dulu undang-undangnya.

“Jangan banyak berkoar-koar ke media dan ke publik namun tidak pernah membaca aturan mainnya. Jika disimak isi UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 mulai dari pasal 1 hingga pasal 79 tak satupun yang menyebut bahwa Otsus akan berakhir,” tegasnya.

Menurutnya tidak benar bahwa Otsus akan berakhir di tahun 2021 termasuk istilah jilid II. Terkait ini Apolo meminta pemerintah untuk lebih sering mensosialisasikan UU Otsus termasuk lebih sering membaca agar bisa dipahami.

“Coba saja baca apakah ada yang menyebut berakhir? Lalu mengapa saat ini ada propaganda yang luar biasa tentang Otsus akan berakhir kemudian ada jilid II termasuk pandangan bahwa Otsus tidak perlu dilanjutkan. Saya pikir tak ada jilid-jilid. Sebab semua produk hukum  atau perundang-undangan akan berakhir jika, pertama undang – undang itu dicabut. Kedua akan berakhir jika ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan selain dari itu ia akan terus berlanjut,” jelasnya dikutip Cepos, pekan lalu.

Dia mengatakan, jika ada yang menyebut berakhir maka disarankan untuk membaca lebih detail isi undang-undang tersebut. Pasalnya Apolo menyebut bahwa yang berakhir di tahun 2021 adalah sesuai Pasal 34 yakni yang mengatur soal sumber-sumber penerimaan. Dimana huruf C nomor 6 disebutkan bahwa penerimaan dalam rangka Otsus sebagaimana ayat 3 huruf E berlaku selama 20 tahun. Maksudnya adalah anggaran yang besarnya setara 2 persen dari platfom DAU nasional itu yang akan berakhir sedangkan UU Otsus akan tetap berlaku.

“Ini yang  akan berakhir (DAU) setelah 20 tahun sedangkan undang-undangnya tetap. Saya pikir ini yang tidak disosialisasikan dengan baik. Orang bilang jilid II,  saya pikir  tak ada jilid-jilid sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa UU Otsus ini tidak berakhir, yang mau ditinjau itu anggaran 2 persennya,” bebernya.

Lalu pasal 77 yang disebutkan soal usul perubahan atau revisi dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Pasal 77 ini dilakukan berdasar pasal 78 dan tidak bisa berdiri sendiri.

“Ini tugasnya teman-teman di biro hukum, biro pemerintahan untuk mensosialisasikan. Sebab hari ini banyak yang menduga Otsus itu berakhir dan isu semacam ini sangat mudah dipakai oleh kelompok di luar pemerintah untuk melakukan propaganda dengan tujuan-tujuan tertentu,” sarannya.

Lalu pada pasal 78 menyebutkan bahwa pelaksanaan UU ini dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Nah berkaitan dengan evaluasi ini sejatinya tak hanya Uncen yang melakukan evaluasi tetapi banyak pihak yang melakukan evaluasi.

Nah hasil evaluasi dari Uncen jika mau digunakan oleh pemerintah tentu saja diperbolehkan. “Soal evaluasi, ini undang- undang dan yang melaksanakan adalah pemerintah pusat sedangkan Perda adalah amanat yang diberikan oleh pusat ke daerah,” pungkas dia. (PB22/RED)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: