Semua Fraksi Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Semua fraksi pada DPRD Kabupaten Manokwari menyatakan menerima Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari untuk disahkan menjadi Perda. Persetujuan itu terungkapkan dalam  Rapat Paripurna ke V Masa Sidang II Tahun 2020, pada Selasa (18/8/2020).

Rapat tersebut terselenggara dengan agenda tunggal yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Yustus Dowansiba.

Fraksi PDI-P dalam pendapat akhirnya yang dibacakan oleh bendahara Fraksi Erni Sosang menyatakan menerima Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah menjadi Perda Kabupaten Manokwari. Akan tetapi F-PDIP memberikan beberapa catatan diantaranya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didominasi pendapatan transfer maka pemerintah perlu menggali potensi pendapatan daerah dengan membuat terobosan-terobosan baru.

“Kami juga tidak menemukan adanya PAD yang bersumber dari sektor pariwisata. Ini hendaknya perlu diperhatikan,” katanya.

Fraksi Golkar Bersatu dalam pendapat akhirnya yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Suryati Faisal menyatakan, akuntabilitas keuangan daerah masih sebatas administrasi. Sementara itu efektivitas dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Fraksi Golkar Bersatu juga berpendapat keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang ditopang dengan tingkat pelayanan yang prima dari pemerintah.

“Barometer keberhasilan sangat ditentukan oleh output,” demikian Suryati.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal demi mengurangi potensi penyimpangan terutama terkait aset daerah yang belum diinventarisir secara baik.

Bendahara Fraksi Nasdem, Surianti, dalam pendapat akhir fraksinya menyampaikan beberapa catatan perbaikan kepada pemerintah daerah terkhusus Dinas Kesehatan soal pembangunan Puskesmas Warmare, Pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai ketentuan pada RSUD Manokwari.

Sementara itu Fraksi Perindo melalui pendapat akhir yang dibacakan Ketua Fraksi Aloysius Siep menyampaikan, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Manokwari untuk mendongkrak pendapatan daerah. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Ketua Fraksi PKS Bersatu, Masrawi Ariyanto yang membacakan pendapat akhir fraksinya menyatakan, perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat perkotaan maupun pedesaan untuk membayar pajak penghasilan serta pajak bumi bangunan guna menambah PAD pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PKS Bersatu juga mengingatkan kepada pemerintah melalui BLUD RSUD Manokwari agar tidak lagi mendatangkan alat kesehatan yang tidak termuat dalam rencana pembelanjaan yang sudah ditetapkan. Sementara kepada Dinas Pendidikan, F-PKS Bersatu menekankan untuk menyusun perencanaan yang matang dan terukur terkait konsep pendidikan di Kabupaten Manokwari sehingga serapan anggaran maksimal terpakai untuk melaksanakan program yang disiapkan.

“Dengan begitu pendidikan kita bermuara pada tujuan mencerdaskan peserta didik. Pemerintah juga perlu memperhatikan kesejahteraan para guru terutama guru honorer,” ungkapnya.

Pendapat akhir selanjutnya disampaikan oleh Fraksi Persatuan Nurani Bangsa yang dibacakan oleh Orpa Tandiseno menyatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diberikan pemerintah sangat terlambat dan tidak sesuai jadwal. Pihaknya mengharapkan agar pemerintah tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di tahun-tahun yang akan datang. (PB25)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: