SK 11 Kursi DPR PB Jalur Otsus Segera Keluar

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Surat Keputusan Penetapan 11 kursi DPR Papua Barat mekanisme pengangkatan atau Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) segera keluar. Saat ini seluruh berkas 11 calon hasil seleksi Tim Seleksi telah diajukan ke Menteri Dalam Negeri setelah sebelumnya beberapa berkas calon dikoreksi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat,  Agustinus Melkias Rumbino mengatakan,  beberapa berkas calon anggota dari dapeng yang sudah dilengkapi,  dan sudah dibawa ke Jakarta pekan lalu. Itu berarti saat ini 11 berkas calon wakil rakyat itu sedang dalam proses verifikasi sebelum diajukan ke meja Menteri Dalam Negeri.

“Kita tinggal menunggu hasil saja. Dua minggu itu sudah selesai. Jika sudah selesai maka tinggal ditetapkan saja SK nya,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari,  Selasa (18/8/2020).

Agustinus menyebutkan terkait surat komplain dari beberapa elemen dan lembaga masyarakat yang diajukan harus menunggu barang bukti terlebih dahulu. Dia mempersilahkan jika SK penetapan telah keluar dari Mendagri, maka dipersilahkan untuk menggugat melalui jalur hukum.

“Silahkan jika nanti sudah terbit SK nya, artinya sudah sah. Silakan secara hukum jika masih ada komplen diajukan kembali,” sambung Agustinus.

Dia menerangkan pembatalan SK Penetapan Mendagri hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Karena itu,  dia meminta agar seluruh pihak yang merasa dirugikan dan tidak puas dapat mengajukan gugatan melalui ranah hukum di pengadilan.

“Proses gugatan lima calon anggota yang tidak lolos tidak menghentikan proses yang tengah berjalan, dua-duanya tetap jalan. Secara administrasi pemerintahan jalan, dan proses secara hukum juga jalan. Kita lihat putusannya bagaimana, tinggal ketemunya nanti bagaimana,” terangnya.

Dikonfirmasi terkait rencana pelantikan 11 calon anggota DPR PB mekanisme pengangkatan itu, Agustinus menegaskan hal itu menunggu terbitnya SK yang ditanda tangani oleh Mendagri. Apabila SK sudah siap maka langkah selanjutnya adalah membangun koordinasi dengan DPR untuk mempersiapkan tahapan pelantikan.

“Berkas belum sampai di meja menteri, karena seluruh kelengkapan berkas harus lengkap dulu baru bisa dinaikan ke menteri,” pungkasnya. (PB22)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: