Soal Mantan Napi Ikut Nyaleg Harus Ada UU

MANOKWARI, PB News– Ketua DPR Golkar Kabupaten Manokwari Dady Narwawan mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur bahwa mantan nara pidana (napi) kasus korupsi dilarang ikut nyaleg.

“Hak memilih dan dipilih, itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia, hal tersebut berdasarkan asas demokrasi,”ucap Narwawan.
Ia mengatakan jika hal ini masih sebatas wacana itu sah-sah saja dan jadikan pelajaran agar siapan pun yang nantinya maju dalam pileg adalah caleg yang bersih dari indikasi kasus kurupsi.

Walaupun demikian, harus dilihat bahwa dalam undang-undang tidak ada larangan mantan Napi korupsi untuk maju dalam pemilihan legislative,” ucapnya,  Rabu lalu.
Menurutnya, lebih baik jika tidak hanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur pelarangan mantan Napi korupsi sebagai caleg, tetapi juga dalam bentuk Undang-Undang (UU).
“Jika  dalam bentuk UU kan lebih kuat legalitasnya. Sedangkan PKPU aturan hukumnya tidak kuat. Saya ragu jika dipaksakan untuk pileg ini dengan mengusulkan RUU nanti hasilnya tidak maksimal,” katanya. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: