Tim Pemekaran Optimistis DOB PBD Segera Disahkan

SORONG, papuabaratnews.co – Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan juga Presidium Pemekaran PBD merasa optimistis, calon daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) akan segera disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memberi signal bahwa akan ada 6 DOB yang dimekarkan di Papua dan Papua Barat.

Untuk mendorong percepatan dan persiapan pemekaran DOB PBD tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengeluarkan SK Perpanjangan Masa Kerja Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

SK tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM Muhammad A. Tawakkal kepada para kepala daerah di wilayah Sorong Raya, yang berlangsung di Gedung L Jitmau kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Senin 12 April 2021.

Muhammad A. Tawakkal berharap tim kerja percepatan pemekaran DOB PBD, segera menyiapkan syarat-syarat dan hal-hal yang disyaratkan, untuk pembentukan DOB PBD.

“Segera memfasilitasikan terkait dengan sinkronisasi, koordinasi ke provinsi maupun ke DPR Papua Barat, DPR RI dan Kemendagri. Sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud. Satu hal yang diminta oleh gubernur adalah kerja sama semua kepala daerah, sehingga membuahkan hasil yang maksimal,” katanya.

Dikatakannya, semua pihak berharap PBD dalam waktu dekat bisa segera terbentuk, sehingga harapannya masyarakat di wilayah Sorong Raya bisa berkembang dengan cepat dan kesejahteraan masyarakat dapat terjawab.

Dia menegaskan, keseriusan Pemprov Papua Barat terkait pemekaran DOB PBD Nampak jelas pada penerbiatan SK Perpanjangan Masa Kerja tersebut. Karena itu, dia berharap tim bisa bekerja lebih serius dan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Sementara, Ketua Tim Percepatan Pemekaran DOB PBD, Lambert Jitmau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada lima bupati yang ada di wilayah Sorong Raya, yang telah menyerahkan surat dukungan kepada tim pemekaran.

“Kita harus menunjukkan jati diri untuk membangun tanah ini, meskipun dengan kondisi luas wilayah yang sangat luas dan rentan kendali yang sangat kecil. Makanya kita harus punya keberanian, untuk membangun tanah ini mulai sekarang. Kita harus duduk bersama untuk berbicara apa yang harus kita buat untuk Sorong Raya,” katanya.

Lambert mengklaim, semua dokumen sekecil apapun yang dibutuhkan sebagai syarat pemekaran telah dipenuhi tim, tinggal menunggu persetujuan dan pengesahan dari Pemerintah pusat.

“Sumber Daya Manusia kami punya, pertumbuhan ekonomi kami punya, fasilitas-fasilitas yang lain kami sudah punya, sumber daya alam kami sangat luar biasa, dana juga menurut kami sudah bisa cukup. Saya dengar gambaran sepintas lalu, sudah cukup kami bisa jalan,” tambahnya.

Bupati Sorong Johny Kamuru menambahkan, kalau DOB PBD sudah disahkan, maka berarti persoalan sudah selesai. Menurutnya, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri telah memastikan pemekaran DOB PBD dalam rencana strategis dari Pemerintah pusat bersama-sama dengan rencana revisi UU Otsus.

“Kalau dulu kita berjuang sendiri tanpa di back up, kita mengalami kesulitan. Tapi sekarang, perjuangan kita sudah di back-up oleh Pemerintah Pusat. Semua harus konsisten, agar PBD bisa segera jadi. Supaya kita tidak usah tergantung lagi dengan Provinsi Papua Barat. Satu bahasa dan sukseskan pemekaran PBD, kita harus mendukung hadirnya Provinsi PBD, untuk kemajuan wilayah Sorong Raya,” ujarnya. (PB7/PB1)

 

*Berita ini telah diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 13 April 2021.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: