Wacana Masuk Sekolah Harus Dikaji Serius

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Wacana sekolah tatap muka yang disampaikan Pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri ditanggapi pro dan kontra oleh berbagai kalangan.

Pada 20 November 2020, pemerintah kembali merelaksasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri dengan membolehkan pembukaan sekolah di semua zona dengan kewenangan izin dan pelaksanaan diserahkan kepada pemda. Alasan pemberian izin diserahkan kepada pemda karena daerah lebih memahami kondisi wilayahnya sendiri. Bahkan biaya penyiapan infrastruktur dan tes usap untuk pendidik dan tenaga kependidikan juga diserahkan pada APBD.

Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) Manokwari Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari Sorong (YPPK KMS) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mengkaji secara serius wacana pemberlakuan sekolah tatap muka untuk tahun depan. Maksimalisasi persiapan itu penting, mengingat jangan sampai pembelajaran tatap muka justru menimbulkan masalah baru.

Ketua PSW Manokwari YPPK KMS Yan Karmadi mengatakan, pihaknya mendukung setiap upaya pemerintah daerah melakukan recovery di bidang pendidikan. Meski begitu, ada catatan penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni faktor kesehatan siswa dan guru. Agar nantinya tidak terjadi klaster Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Asalkan kijakannya telah melalui kajian akademik. Sudah mengkaji secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Hal itu penting mengingat jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Manokwari terus meningkat,” ujar Karmadi di Manokwari, Sabtu (28/11/2020).

Dirinya berharap penyediaan sarana dan prasarana protokol benar-benar disediakan dengan baik. Termasuk skema jam masuk siswa juga harus diatur untuk meminimalisasi terjadinya kerumunan.

“Kalau memang melakukan tatap muka, persiapkan infrastruktur protokol kesehatannya. Sistem belajarnya seperti apa. Skema masuk masuknya seperti apa. Apa mungkin pakai sistem sif,” harapnya.

Yan Karmadi menyebutkan hampir seluruh sekolah di lingkungan YPPK KMS sudah menyiapkan infrastsrutur dan protokol kesehatan. Meskipun begitu, dia mengaku wacana kebijakan sekolah tatap muka itu harus dibicarakan bersama dengan para guru dan komite sekolah.

“Kami akan membicarakannya terlebih dahulu dengan para guru dan komite sekolah, karena merekalah yang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Merekalah yang lebih tahu keadaan di sekolah masing-masing,” terangnya.

Wajib terapkan prokes

Dikonfirmasi secara terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Nelles Dowansiba, mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada awal 2021. Keputusan itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri untuk membolehkan pembukaan sekolah di semua zona dengan kewenangan izin dan pelaksanaan diserahkan kepada pemda.

“Awal semester genap tahun ajaran 2020/2021 pembelajaran tatap muka mulai dilaksanakan namun wajib menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Dowansiba.

Ia menegaskan, sekolah wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan, yakni masker dan fasilitas cuci tangan. Sekolah juga disarankan untuk dapat membagi jumlah siswa di setiap pembelajaran tatap muka.

“Kepada semua sekolah di Kabupaten Manokwari bersiap-siap untuk mulai kembali normal tetapi protokol kesehatan harus diterapkan. Masker harus disiapkan, fasilitas cuci tangan, kebersihan sekolah harus dijaga supaya anak-anak dan guru-guru juga sehat sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan,” paparnya.

“Tetap menjaga jarak, kalau jumlah siswa banyak maka sekolah dapat mengatur dan membagi, ada yang sekolah pagi dan ada yang sekolah siang, teknisnya kewenangan  setiap sekolah,” lanjut Dowansiba.

Dia mengutarakan, delapan bulan pelaksanaan belajar jarak jauh , baik secara daring maupun luring, membuat guru dan siswa mulai merasa jenuh. Hanya beberapa sekolah saja yang sampai saat ini masih konsisten melaksanakan  sistem belajar jarak jauh.

“Kondisi ini sudah tentu berpengaruh secara signifikan pada kualitas atau mutu pendidikan anak-anak di daerah ini. Selain itu, kondisi ini juga berdampak secara langsung terhadap keuangan sekolah dan lain sebagainya,” terangnya.

Ditanya terkait materi pembelajaran, Dowansiba menyarankan agar pihak sekolah menyederhanakan materi pembelajaran sehingga mudah diserap oleh siswa. Menurutnya hal itu penting  karena meski pembelajaran sudah bisa dilakukan secara tatap muka, namun belum sepenuhnya berjalan normal.

“Lebih baik anak-anak belajar sebentar tetapi banyak materi yang diserap, daripada materinya banyak tetapi yang diserap hanya sedikit,” katanya.

Siapkan infrastruktur dan prokes

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah fokus mempersiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan menjelang rencana pembukaan sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021.

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat berfokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan/SOP, sosialisasi protokol/SOP, dan sinergi antara dinas pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta Gugus Tugas Covid-19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi infrastruktur dan protokol/SOP maka tunda dulu buka sekolah,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan pers, Jumat (20/11/2020).

“Menyerahkan kepada pemerintah daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggungjawab,” katanya.

Retno menyarankan beberapa rekomendasi, antara lain mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih fokus pada penyiapan infrastruktur, protokol kesehatan, sosialisasi protokol dan mengutamakan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah. Jika sekolah belum mampu memenuhi persiapan tersebut, maka ia menyarankan pembukaan sekolah ditunda terlebih dahulu.

Pemerintah pusat dan daerah juga didorong untuk mulai mengarahkan politik anggaran ke pendidikan, terutama persiapan infrastruktur pembukaan sekolah untuk mencegah kemungkinan sekolah menjadi kluster baru penularan Covid-19.

“Menyiapkan infrastruktur AKB di sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu butuh dukungan dana dari pemerintah. Kalau daerah belum siap, maka tunda dahulu buka sekolah, meskipun di daerah itu zonanya hijau,” katanya.

KPAI juga mendorong tes usap bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dengan biaya dari APBD dan APBN sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Tes usap untuk peserta didik dapat dilakukan secara acak, tetapi biayanya tidak hanya dibebankan pada APBD tetapi juga APBN Tahun Anggaran 2020/2021.

Sepanjang pengawasan yang dilakukan KPAI, mereka menemukan bahwa setiap kali status zona berubah, maka sistem buka tutup sekolah juga terjadi berkali-kali. Untuk itu, KPAI mendorong agar pembukaan sekolah tidak ditentukan status zona, tetapi lebih ditentukan oleh kesiapan semua pihak.

“Daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap dan siswa siap, kalau salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau,” katanya.

KPAI juga mendesak Dinas Pendidikan untuk memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat pembelajaran tatap muka (PTM) dan PJJ, karena siswa akan masuk bergantian.

“Sebaiknya materi PTM adalah materi dengan tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan bimbingan guru secara langsung, sedangkan materi PJJ adalah materi yang anak bisa belajar secara mandiri. Kepala sekolah harus memastikan itu di dalam supervisi. Kalau MGMP dan sekolah belum siap, maka tunda buka sekolah,” kata Retno.

KPAI juga merekomendasikan pemda dan sekolah tidak langsung melakukan PTM dengan separuh jumlah siswa, tetapi disarankan untuk memulai uji coba PTM dengan sepertiga siswa, baik siswa SMA/SMK/SMP dimulai dari kelas paling atas. Jika peserta didik patuh pada protokol kesehatan, maka bisa dilakukan penyelenggaraan simulasi pembukaan sekolah untuk siswa di kelas bawahnya. (PB1)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 30 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: