Anggaran Belanja Rp 2.000 Triliun Menanti UMKM
JAKARTA – Pelaku UMKM terus didorong untuk masuk ke rantai pasok usaha skala besar. Menurut Menkop UKM Teten Masduki, potensi belanja dalam negeri untuk UMKM mencapai Rp 2.000 triliun per tahunnya.
Teten mengatakan, potensi belanja yang besar itu seiring adanya keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta 40 persen belanja pemerintah harus diarahkan untuk UMKM.
“Sudah ditetapkan 40 persen belanja pemerintah harus membeli produk UMKM,” ujar Teten dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Teten memerinci potensi belanja BUMN untuk UMKM sekitar Rp 500 triliun, potensi belanja IKN untuk UMKM sekitar Rp 400 triliun, belanja pemerintah untuk UMKM sekitar Rp 500 triliun, dan swasta untuk UMKM sekitar Rp 400 triliun.
Teten menyampaikan, UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. Saat ekonomi dunia melesu, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh sebesar lima persen.
Teten menyampaikan, kondisi ekonomi global saat ini pun belum bisa dikatakan baik. Sejumlah lembaga dunia sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah tiga persen.
“Penguatan ekonomi dalam negeri terutama belanja pemerintah, belanja BUMN, belanja usaha besar, termasuk konsumsi masyarakat yang besarnya 53 persen. Ini kalau semua membeli produk dalam negeri, UMKM, ekonomi kita masih bisa bertahan di atas lima persen,” ujar Teten.
Kementerian Koperasi dan UKM juga terus mendorong UMKM naik kelas, bahkan dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teten mendapatkan bocoran salah satu UMKM yang bergerak di sektor kuliner akan segera IPO pada pekan depan.
“Memang masih lambat, dari 2020 baru 33 UMKM yang masuk di bursa, kita ada kerja sama juga dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengkurasi, menginkubasi mereka supaya semakin banyak UMKM yang mencari pembiayaan, modal kerja, modal investasi di pasar modal,” kata Teten.
Menurut Teten, event Inabuyer B2B2G Expo 2023 sangat penting dalam menjembatani usaha besar dengan UMKM. Teten menilai UMKM harus mampu menjadi bagian dari rantai pasok usaha besar, baik swasta, BUMN, maupun pemerintah.
“Ini juga akan membantu para UMKM untuk mengakses pembiayaan. Kalau ada kepastian produknya dibeli, jasanya dipakai, ini bank atau modal ventura pasti akan semakin yakin, tidak ragu-ragu untuk memberikan pinjaman,” ujar Teten.
“Jadi, ini ada potensi sebenarnya kalau diefektifkan bisa sampai 2.000 triliun bisa membeli produk UMKM,” kata Teten.
Teten menyampaikan UMKM yang tak mendapatkan dukungan dari akses pembiayaan akan mengalami hambatan dalam peningkatan produksi. Teten menilai persentase UMKM Indonesia yang masuk dalam rantai pasok industri besar masih relatif kecil, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Ini yang harus harus semakin banyak. Nah, sayangnya UMKM kita yang sudah masuk dalam rantai pasok industri usaha besar itu masih kecil. Kalau nggak salah angkanya tujuh persen, kalah dengan Vietnam yang sudah 24,7 persen,” kata Teten.
Teten menyampaikan, BUMN punya peranan besar dalam meningkatkan akselerasi UMKM masuk ke industri besar. Teten menyebut tidak kurang dari 23 BUMN dan anak usahanya ikut berpartisipasi dalam ajang ini.
Teten pun mengapresiasi kejelian Menteri BUMN Erick Thohir yang mentransformasikan Sarinah sebagai etalase produk UMKM Indonesia.
“Saya kalau ke daerah-daerah suka mendapat apresiasi, katanya produk UMKM di Sarinah itu bagus-bagus,” ujar Teten.
Dengan masuk ke rantai pasok industri besar, Teten melanjutkan, UMKM bisa meningkatkan standar produk. Hal ini akan mendorong akselerasi UMKM untuk dapat ekspansi ke pasar internasional.
“Jadi, perlu semakin banyak UMKM yang masuk ke dalam rantai pasok industri. Sebagian besar UMKM masih usaha mandiri, produksi, branding, pasarkan sendiri. Ke depan tidak seperti itu, kita ingin UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri sehingga UMKM bisa tumbuh berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya industri itu sendiri,” kata Teten.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengajak pelaku UMKM mendaftarkan produknya di e-katalog LKPP. Hendrar menyebut para pelaku UMKM bisa dapat memperluas pasar dengan ikut tergabung pada e-katalog LKPP.
“APBN dan APBD kita dorong sistem transaksinya lewat e-katalog. Prosesnya sangat mudah, Anda punya NIB, datang ke LKPP, dalam satu hari produk Anda bisa tayang di e-katalog kami,” ujar Teten.
Hendrar mengatakan e-katalog LKPP menawarkan keunggulan bagi para pelaku UMKM, terutama dari akses pasar. Dengan terdaftar di e-katalog LKPP, pelaku UMKM dapat melakukan transaksi di sejumlah instansi pemerintah.
“Manfaatnya kalau produk kita yang di dalam LKPP berarti bisa bertransaksi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Ini pasti ini menjadi manfaat buat kita semuanya, transaksinya transparan dan efektif kemudian juga bisa meningkatkan kualitas pembelian produk dalam negeri,” kata Hendrar.
Hendrar menyebut UMKM merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia menjadi yang terbesar di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan Indonesia emas pada 2045. (REP)
