EKONOMI

Angin Segar Bagi Penambang Rakyat

JAKARTA – Para penambang rakyat yang selama ini bekerja di bawah tekanan dan kekhawatiran atas status penambangan yang ilegal mulai mendapatkan angin segar. Mereka yang selama ini harus “kucing-kucingan” mencari nafkah kini dapat menjalani pekerjaan tanpa beban kekhawatiran bakal dibui.

Harapan itu muncul setelah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Geo Mining Berkah (GMB) dalam pengurusan izin tambang untuk legalitas kegiatan usaha pada 21 Maret 2023 di Jakarta. Nantinya wilayah penambangan rakyat (WPR) yang dijalankan oleh masyarakat kecil akan berada di bawah GMB sebagai legalitas usaha.

Ketua Umum APRI Gatot Sugiharto mengatakan, persoalan mendasar para penambang rakyat selama ini adalah ketidakpastian dan kerumitan dalam pengurusan izin tambang rakyat. Itu membuat banyak penambang yang akhirnya putus asa dan mau tak mau melakoni pekerjaannya dengan status yang belum jelas.

“Dengan kerja sama ini, teman-teman GMB yang akan menangani. Kerja sama ini untuk semua komoditas dan di semua lokasi, yang penting untuk penambang rakyat Indonesia, kita tidak mengurusi tambang orang asing,” kata Gatot dilansir Republika, Minggu (26/3/2023).

Salah satu dampak paling signifikan yang diyakini akan dirasakan penambang adalah soal produktivitas yang akan meningkat. Hal itu mereka dapatkan setelah status legalitas yang resmi di bawah naungan GMB. Pasalnya, sebelum adanya legalitas tersebut, para penambang biasa baru bekerja ketika aparat setempat tak berada di lokasi.

“Namun, kalau sudah ada izin, setiap waktu bisa berproduksi, tidak ada beban dan ketakutan, apalagi rasa gangguan, tidak ada. Produktivitasnya bisa naik 100 persen,” katanya.

Status legalitas tambang juga akan berdampak pada pencatatan penerimaan negara. Gatot mencatat, satu izin tambang bisa memberikan rata-rata penerimaan ke negara minimal Rp1 miliar dengan jumlah pekerja sekitar 200 orang hingga 500 orang.

Di sisi lain, Gatot mengatakan, dengan usaha tambang rakyat yang terformalisasi, dengan sendirinya biaya-biaya retribusi yang harus dikeluarkan untuk oknum setempat akan berkurang. Sebab, para penambang tak lagi memerlukan pihak-pihak yang dianggap bisa melindungi pekerjaannya.

Direktur PT GMB Wisnu Setiono mengatakan, kerja sama itu sekaligus bisa menepis anggapan bahwa APRI selama ini pro terhadap penambangan ilegal. Padahal, kenyataannya status ilegal itu karena ketidakpahaman masyarakat untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah. GMB pun hanya akan fokus pada pengurusan legalitas, sementara penjualan hasil tambang diserahkan kepada masing-masing penambang.

“GMB fokus pada fasilitasi legalitasnya. Jadi, kami punya izin usaha jasa pertambangan (IUJP) sehingga punya sertifikasi untuk proses legalitas,” kata Wisnu.

Para penambang, menurut Wisnu, tak lagi perlu datang kepada oknum-oknum konsultan daerah yang meraup keuntungan berlebih dengan menerapkan tarif mahal pengurusan izin tambang. Penambang juga mulai bisa menurunkan biaya mahal yang selama ini harus ditanggung demi mendapat “perlindungan” dari oknum preman daerah.

Kerja sama yang baru saja ditandatangani akan berlaku dalam tempo lima tahun ke depan. Wisnu mengatakan, pihaknya bersama APRI akan mengevaluasi efektivitas kerja sama perizinan tersebut. Terutama dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan para penambang rakyat.

“GMB fokus membantu pemerintah mengurangi aktivitas tambang ilegal. APRI yang disebut sebagai pelindung tambang ilegal otomatis sudah legal. Sekarang akan membantu anggota-anggotanya,” kata Wisnu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, perlu pendekatan baru dalam mencegah tambang ilegal yang telah menjadi persoalan menahun. Pemerintah pusat juga harus membuka pintu komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Langkah yang ditempuh yaitu meminta pemerintah daerah memberikan rekomendasi wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan memberikan kemudahan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR),” kata dia.

Ia mencatat, sejauh ini telah teridentifikasi jumlah tambang ilegal sebanyak 2.741 lokasi dan WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.092 lokasi. “Masih ada sisanya sekitar 1.600 lokasi yang perlu diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan wilayah pertambangan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan rakyat bisa dilakukan di wilayah seluas maksimal 100 hektare dan paling dalam 100 hektare.

Itu berbeda ketika UU Nomor 4 tahun 2009 masih berlaku, yang mana penambang rakyat hanya bisa menambang di wilayah seluas dan sedalam maksimal 25 hektare.

Kementerian ESDM juga membagi dua kategori luas wilayah untuk setiap izin pertambangan rakyat (IPR). IPR dapat dikeluarkan untuk orang perseorangan paling luas lima hektare, sedangkan IPR untuk koperasi diberikan dengan wilayah paling luas 10 hektare. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.