Bansos Beras Diresmikan, Sasar 21,3 juta Keluarga

JAKARTA – Bansos beras tahap dua mulai disalurkan secara resmi oleh pemerintah pada Senin (11/9/2023). Bantuan ini akan digelontorkan selama tiga bulan, yaitu pada September-November 2023.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran. Adapun total bantuan pangan yang digelontorkan mencapai 640 ribu ton beras dengan total penerima sebanyak 21,353 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial.

Peresmian bansos beras dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di gedung Bulog DKI Jakarta, Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum melakukan peresmian, Jokowi terlebih dahulu mengunjungi gudang Bulog di Dramaga, Kabupaten Bogor.

Kunjungannya tersebut untuk memastikan stok beras nasional mengingat saat ini tengah terjadi kekeringan dampak dari El Nino. Jokowi mengungkapkan, stok beras nasional saat ini masih aman.

Ia memerinci, stok beras di gudang saat ini sebesar 1,6 juta ton dan yang masih dalam perjalanan sebesar 400 ribu ton. Sehingga dalam waktu dekat akan ada dua juta ton beras di gudang Bulog.

“Setelah yang di dalam gudang 1,6 juta dalam perjalanan 400 (ribu) sehingga stok 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta sehingga kita tidak usah khawatir,” ujar Jokowi.

Karena itu, per 1 September kemarin, Jokowi menginstruksikan agar menyalurkan bantuan pangan beras ke masyarakat. Setiap bulannya, akan ada sekitar 210 ribu ton beras yang akan disalurkan ke masyarakat.

Nantinya, Jokowi melanjutkan, jika stok beras di Bulog masih tersedia, penyaluran bantuan beras untuk masyarakat akan terus dilanjutkan. Sehingga masyarakat diharapkan tidak terdampak kenaikan harga beras. Jokowi mengakui saat ini sedang terjadi kenaikan harga beras. “Memang di lapangan ada kenaikan, meskipun inflasi kita masih terjaga di 3,2 persen,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, meskipun stok beras nasional dipastikan aman, kenaikan harga beras memang tak terhindarkan. Kenaikan harga tersebut terjadi karena kondisi harga di dunia juga mengalami kenaikan. Apalagi, sejumlah negara telah menghentikan ekspor berasnya, seperti India.

“Ya karena di semua negara naik. Seperti BBM, kalau harga pasar dunia naik, pasti di dalam negeri kekerek. Ini harga pangan juga seperti itu, apalagi beberapa negara menyetop ekspor beras, seperti India yang produksinya gede, ekspornya biasanya gede, lalu setop,” ujar Jokowi.

Kondisi tersebut juga terjadi saat Ukraina dan Rusia menghentikan ekspor gandumnya sehingga menyebabkan kenaikan harga gandum di dunia. Kendati demikian, Jokowi menekankan pentingnya manajemen tata kelola dalam menghadapi kondisi tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN pangan seperti Perum Bulog untuk mengoptimalkan program bantuan pangan. Hal ini disampaikan Erick saat mendampingi Presiden Jokowi mengecek stok beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah program bantuan pangan untuk 21,3 juta keluarga kurang mampu mulai didistribusikan BUMN,” ujar Erick.

Erick mengatakan, BUMN harus dapat menjaga kepercayaan dari pemerintah dan presiden untuk hadir dalam membantu masyarakat. Menurut Erick, BUMN memiliki peran besar tak hanya sebagai agen pembangunan, melainkan juga dalam aspek sosial seperti menjalankan penugasan untuk membantu masyarakat melalui program bantuan pangan.

“Saya sudah meminta BUMN untuk memastikan agar agar distribusinya bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Erick.

Untuk itu, Erick menyebut, Bulog akan dibantu PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras. Dengan jangkauan yang luas, Erick menyampaikan Pos Indonesia memiliki kemampuan dalam menyalurkan bantuan ke seluruh penjuru negeri.

“Insya Allah BUMN terus bersinergi satu sama lain, seperti Bulog dan Pos Indonesia yang mulai hari ini mendistribusikan bantuan beras ke-34 provinsi di Indonesia,” kata Erick.

Erick mengatakan, Jokowi telah memastikan bahwa stok beras di gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Erick menyampaikan program bantuan pangan sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat untuk tiga bulan ke depan menjadi wujud komitmen BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Semoga upaya ini dapat membantu masyarakat kita yang membutuhkan bantuan beras, BUMN akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Badan Pangan Nasional hingga kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan secara maksimal,” kata Erick.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bantuan pangan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Harga beras yang terkendali akan berdampak pada terjaganya inflasi.

“Hal ini juga tentunya kita harapkan bisa menekan laju kenaikan harga beras. Terlebih, inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9 persen dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, tapi Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan,” ujar Arief.

Arief mengatakan, pendistribusian bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu transporter. Selain bantuan pangan tersebut, intervensi stabilisasi pangan juga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 1,4 juta ton, termasuk bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton yang telah tuntas pada Juli lalu.

Dalam implementasi SPHP beras, kata dia, Bapanas dan Bulog telah melaksanakan berbagai upaya. Beberapa upaya itu adalah dengan dengan perluasan penyaluran beras SPHP secara masif, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern.

Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar di berbagai daerah. “Lalu, dengan telah diluncurkan bantuan pangan beras tahap kedua, akan semakin menguatkan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras dan intervensi pasar,” kata Arief.

Selain bantuan pangan dalam bentuk beras, pemerintah menaruh perhatian yang besar pada upaya pengentasan stunting. Untuk itu, pada saat yang sama, juga digelontorkan bantuan pangan komoditas daging ayam dan telur ayam tahap kedua. Bantuan ini dilaksanakan oleh ID FOOD sebagaimana penugasan dari NFA atas seizin Menteri BUMN.

Bantuan itu menyasar 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan digelontorkan di tujuh provinsi prioritas pengentasan stunting. Paket bantuan dikemas berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur untuk 1 KRS dalam tiga kali penyaluran.

Tujuh provinsi prioritas yang akan disalurkan bantuan pangan pengentasan stunting ini, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.  (REP)