EKONOMI

Beras Picu Inflasi Selama Dua Bulan Terakhir di Papua Barat

MANOKWARI — Harga beras yang masih bertahan tinggi, bahkan cenderung naik lagi, telah memicu inflasi selama dua bulan terakhir. Bantuan dan intervensi pasar beras serta gerakan pangan murah hanya mampu meredam harga tidak semakin melonjak tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat, Kamis (1/2/2024), merilis, tingkat inflasi Papua Barat pada Januari 2024 sebesar 0,63 persen secara bulanan dan 3,65 persen secara tahunan. Beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi.

“Tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras pada Januari 2024 masing-masing sebesar 0,13 persen dan 1,05 persen,” ujar Kepala BPS Papua Barat Merry saat konferensi pers Berita Resmi Statistik di Manokwari, Kamis (1/2/2024).

Inflasi beras itu terjadi sejak Desember 2023, yakni sebesar 0,1910 persen secara bulanan dan 0,7934 persen secara tahunan.

Merry mengatakan, beras mengalami inflasi lantaran harganya masih tinggi dan naik secara bulanan dan tahunan. Menurut data panel harga Badan Pangan Nasional, sejak tanggal 1 hingga 28 Januari 2024, beras premium dan medium mengalami kenaikan harga.

Beras di tingkat eceran, misalnya, harga beras premium rerata nasional pada Januari naik Rp 50 menjadi Rp 15.720 per kilogram, sedangkan beras medium dibanderol Rp 13.430 per kilogram setelah naik Rp 40.

Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog telah menjalankan program bantuan pangan beras yang diharapkan mampu meredam kenaikan dan inflasi harga beras.

Selain beras, komoditas penyumbang inflasi pada Januari 2024 ialah tomat 0,27 persen, sayur kangkung 0,12 persen, dan ikar ekor kuning/lalosi 0,12 persen, dan ikan laying/mumar 0,09 persen.

Merry menyebut, dari 11 kelompok pengeluaran, hampir seluruhnya mengalami peningkatan indeks harga pada Januari 2024 yang memengaruhi kondisi inflasi Papua Barat, baik secara bulanan maupun tahunan.

Secara bulanan, kata dia, kenaikan indeks harga dari kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 3,58 persen memberikan andil tertinggi 1,23 persen dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

“Kecuali ada dua kelompok yang mengalami deflasi yakni transportasi 5,07 persen dengan andil 0,66 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,02 persen,” ucap Merry.

Sementara secara tahunan, kenaikan indeks harga dari kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 5,48 persen memberikan andil tertinggi 1,89 persen. Disusul kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5.91 persen dengan andil 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,52 persen dengan andil 0,27 persen, dan kelompok transportasi sebesar 3,91 persen dengan andil 0,48 persen.

“Secara tahunan semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi,” pungkas Merry.

Dalam kesempatan ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat Roni Cahyadi menekankan perlunya sinergitas antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat maupun TPID Kabupaten Manokwari untuk mengendalikan inflasi.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi bisa dimulai dengan menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran dalam distribusi, memantau harga di pasar agar tetap terjangkau, hingga menjalin komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

“Kegiatan-kegiatan seperti operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah secara berkala perlu diintensifkan,” kata Roni Cahyadi. (sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.