Digitalisasi Sistem Pembayaran Atasi Keterbatasan Perempuan

MANOKWARI – Bank Indonesia Papua Barat turut serta mendukung pelaksanaan side event Women 20 (W20) di Manokwari, yang mengangkat tema “Wanita Pedesaan, Wanita dengan Disabiltas dan UMKM” yang berlangsung pada 8 – 9 Juni 2022.

Anggota Dewan Gubernur Bidang IV Bank Indonesia, Doni P. Joewono mengatakan, penyelenggaraan W20 sangat penting untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan praktik yang baik dari inisiatif dan kebijakan untuk mengatasi tantangan, dan membangun ketahanan masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan pedesaan dan difabel serta UMKM.

“Presidensi G20 Indonesia bertujuan untuk mengarahkan upaya kolektif untuk keluar dari pandemi Covid-19 dan membentuk momentum pemulihan, memastikan tidak ada yang tertinggal, termasuk untuk mengatasi tulang punggung perekonomian setiap negara, yaitu sistem pembayaran,” ungkap Joewono, Rabu (8/6/2022).

Doni menerangkan, pada Era Digital, Sistem Pembayaran merupakan pintu masuk dalam Ekosistem Baru yang dinamakan Ekonomi dan Keuangan Digital. Perkembangan sistem pembayaran dalam beberapa tahun ini didukung oleh perkembangan teknologi, yang mendorong terciptanya bisnis model baru, Pemain baru dalam industri, perubahan perilaku konsumen dan transformasi lanskap ekonomi dan keuangan digital.

“Pola konsumsi masyarakat pun berubah dari offline menjadi online, dimana dibutuhkan akses cepat, mudah, murah, aman dan handal dalam sistem pembayaran,” terangnya.

Untuk merespon kemajuan digitalisasi sistem pembayaran dan inovasi dalam sektor ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia sebagai regulator tetap waspada terhadap risiko inovasi dan perkembangan teknologi.

“Atas dasar tersebut, Bank Indonesia perlu mempertahankan kebijakan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan risiko melalui Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang berorientasi penuh pada pembangunan ekosistem yang sehat, sebagai pedoman pembangunan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia,” ujar Doni.

Doni menyebutkan Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran. QRIS telah berkembang dengan berbagai fitur, mulai dari merchant present mode, non face to face (TTM), customer present mode, dan juga cross border. Melalui QRIS, digitalisasi UMKM dapat dipercepat untuk mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif.

Selain itu, kata Doni, infrastruktur Fast Payment Bank Indonesia juga telah diluncurkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat dan memperluas jangkauan pembayaran digital ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

“Data Bank Indonesia per April 2022 menunjukkan jumlah merchant QRIS mencapai 17,2 juta, dimana 90%-nya adalah UMKM. Selain itu, Bank Indonesia dan Pemerintah terus mendorong penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mendukung perkembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat termasuk UMKM dan perempuan di pedesaan,” papar Doni.

Ia menegaskan, digitalisasi telah membuka jalan menuju sistem pembayaran yang lebih inklusif, yang dapat mempercepat ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif. Inisiatif kolaboratif telah dan terus dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan pembayaran digital di seluruh wilayah dan komunitas.

“Bank Indonesia meyakini dengan penyelenggaraan Side Event Women 20 di Kabupaten Manokwari mampu menghasilkan ide-ide terbaik dan menginspirasi kegiatan baru untuk memajukan inklusi keuangan digital di Provinsi Papua Barat terutama untuk segmen Wanita Pedesaan dan Wanita dengan Disabilitas dalam rangka “Recover Together, Equally,” katanya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi Bank Indonesia Papua Barat yang telah menginisiasi sinergi antara Side Event W20 yang mengambil tema “Inclusive Growth To Build Resilience: Focus On Rural Women And Women With Disabilities”.

“Dengan Pre Event Fekdi Bank Indonesia yang berfokus kepada akselerasi digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat tidak terkecuali bagi wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas,” ungkap Paulus Waterpauw.

Menurut Waterpauw, digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan wanita pedesaan dan difabel selama masa pandemi.

“Digitalisasi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi wanita pedesaan seperti meningkatkan hasil pertanian, mengakses pasar untuk melakukan kegiatan jual beli, mengakses rantai pasokan baru, dan mempelajari keterampilan baru dari internet,” jelasnya.

Selain itu, digitalisasi memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas, misalnya dalam memperoleh pekerjaan secara online baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Namun terdapat hambatan yang menghalangi kemajuan perempuan saat ini dari banyak peluang menguntungkan di era digital. Untuk menghilangkan hambatan ini, diperlukan upaya besar oleh pemerintah yang dapat ditempuh, antara lain, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi digital baru kepada perempuan demi mencapai tujuan kesetaraan gender,” pungkasnya. (PB1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: