Januari-Maret 2022, Realisasi Klaim BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp13,505 M
MANOKWARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Manokwari mencatat, realisasi klaim yang dibayarkan untuk 928 peserta selama Januari hingga Maret 2022 mencapai Rp13,505 miliar.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manokwari, Carolus Sigalingging, mengatakan, pembayaran klaim dilakukan untuk empat program jaminan sosial. Yakni, jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan pensiun (JP).
“Sudah kita bayarkan kepada peserta,” ujar Carolus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/3/2022) siang.
Ia merincikan, klaim JHT diajukan oleh 868 peserta dengan jumlah Rp11,414 miliar, klaim program JK sebanyak Rp1,872 miliar untuk 45 peserta, klaim JKK meningal dunia kepada satu peserta Rp127 juta, dan klaim program JP sebesar Rp47 juta lebih untuk 14 peserta.
“JHT paling banyak yang mengajukan klaim,” terang dia.
Carolus melanjutkan, pembayaran klaim peserta aktif yang mengikuti program JHT didominasi oleh penerima upah atau pekerja formal dibanding informal.
Kemudian, klaim program JK berasal dari pekerja informal. Secara keseluruhan, para pekerja formal maupun informal sangat membutuhkan jaminan sosial tersebut.
“Kami berharap, klaim JHT itu bisa digunakan lagi oleh pekerja untuk kegiatan usaha lainnya,” ucapnya.
Empat program jaminan sosial itu, sambung dia, wajib diikuti oleh pekerja dari sektor formal. Sehingga, suatu ketika pekerja kesulitan karena situasi pekerjaan maka ada simpanan yang dapat dipergunakan. Oleh sebab itu, pemberi kerja harus menjaminkan tenaga kerjanya melalui empat program dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang dan ojek, minimal ikut dua program yaitu JKK dan JT,” jelas Carolus.
Ia menuturkan, data peserta aktif dari sektor formal hingga kini mencapai 38.720 orang yang tersebar di lima kabupaten wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari. Yakni, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Wondama.
“Peserta sektor informal yang tercatat saat ini ada 44.568 orang,” ucap dia.
Menurut Carolus, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan baik formal maupun informal di lima kabupaten itu masih tergolong rendah. Langkah yang ditempuh adalah meningkatkan sinergi dengan masing-masing pemerintah kabupaten agar para pemberi kerja atau badan usaha segera mendaftarkan para pekerja mereka.
“Kurang lebih ada 230 badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja mereka,” terang dia.
“Kita sudah kirimkan surat. Secara SOP, kita lakukan pembinaan terlebih dahulu,” ucap Carolus menambahkan. (PB15)
