EKONOMI

Kemenkeu: Penyaluran Dana Desa Papua Barat Capai Rp110,10 Miliar

MANOKWARI – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat nilai penyaluran anggaran Dana Desa 2023 di Papua Barat periode Januari-Maret 2023 mencapai Rp 110,10 miliar atau 16,62 persen dari total pagu Rp662,50 miliar.

“Dari 803 desa, yang sudah lakukan penyaluran tahap satu sebanyak 408 desa dan sisanya belum salur,” kata Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Kamis (13/4/2023).

Ia merinci Kabupaten Manokwari telah melakukan penyaluran Rp39,53 miliar atau 31,39 persen dari pagu Rp125,96 miliar dan Teluk Bintuni Rp34,16 miliar atau 34,06 persen dari pagu Rp100,30 miliar.

Kemudian Kabupaten Fakfak Rp20,09 miliar atau 17,04 persen dari pagu Rp117,90 miliar. Sedangkan tiga kabupaten yang belum melakukan penyaluran yaitu Pegunungan Arfak dengan pagu Rp124,96 miliar, Kaimana Rp82,29 miliar, dan Manokwari Selatan Rp48,34 miliar.  “Empat kabupaten sudah lakukan penyaluran tahap satu, tiga kabupaten lainnya masih nol persen,” jelas Purwadhi.

DJPb, kata dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di Papua Barat agar dapat memenuhi seluruh syarat penyaluran dana desa.

Pencairan dana desa tidak dapat dilakukan apabila salah satu dokumen yang menjadi syarat salur belum lengkap. “Pemerintah daerah harus penuhi semua dokumen yang menjadi syarat salur,” ujar dia.

Ia menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Keuangan, kewenangan penggunaan dana desa menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah desa.

Kendati demikian, pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa agar pengelolaannya lebih maksimal. “Kabupaten bisa mengedukasi aparatur desa supaya pemanfaatannya tepat sasaran,” ucap Purwadhi.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan dana desa setiap periode harus disajikan dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut dipergunakan sebagai salah satu syarat penyaluran dana desa tahap selanjutnya. “Kalau kesulitan beri laporan pertanggungjawaban, penyaluran tahap berikut terhambat,” tutur dia.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Papua Barat Wahyu Widhianto menerangkan penyaluran dana desa tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022.

Penyaluran dana desa reguler dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap satu 40 persen, tahap dua 40 persen, dan tahap tiga 20 persen. “Di samping itu ada BLT dana desa sebesar 10-25 persen dari total pagu,” jelas Wahyu.

Ia menuturkan pemerintah daerah wajib melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan peraturan kepala desa terkait penetapan KPM BLT Desa. “Perekaman jumlah KPM paling lambat tanggal 12 Mei 2023,” terang dia. (SWF)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.