Kemenkeu Satu Provinsi Papua Barat Gelar Bazaar UMKM di Fakfak
FAKFAK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Provinsi Papua Barat menggelar bazaar usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Lapangan KONI Fakfak, Minggu (18/8/2024).
Acara yang mengusung tema “Kitorang Peduli UMKM Lokal dan Lingkungan” ini berlangsung selama sehari, dari pukul 10.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT.
Pembukaan bazaar ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom bersama sejumlah pejabat daerah, diantaranya Kepala BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy, Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan, Muhammad Yusuf; Wakil Ketua DPRD Fakfak, Samaun Hegemur; dan Kepala KPPN Fakfak, Samsudin.
Kemudian Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, Kepala KPPBC Fakfak, Rahmat Handoko, Lembaga Adat Perempuan Papua, dan pejabat serta pegawai Perwakilan Kementrian Keuangan Papua Barat .
Acara pembukaan juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemda Fakfak dengan BLU PIP Kemenkeu, Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) dengan BLU PIP Kemenkeu, serta KPPN Fakfak dengan Perwakilan Kemenkeu Papua Barat dan BP3OKP Papua Barat.
Bazaar ini disemarakan 26 booth, yang terdiri dari 12 UMKM pilihan panitia, 5 stand UMKM binaan mitra, 1 stand dari Bulog, dan 8 stand dari mitra kerja. Juga dineriahkan dengan berbagai side event atau kegiatan pendamping.
Kepala KPPN Fakfak, Samsudin menyampaikan bahwa selain memeriahkan puncak perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, kegiatan bazaar diharapkan menjadi media untuk memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi Kemenkeu Satu Papua Barat dengan para mitra strategis dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM.
“Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain opening ceremony, talk show bertemakan Pemberdayaan UMKM, lomba stand-up comedy, dan lomba line dance,” ujar Samsudin.
Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menekankan peran strategis UMKM dalam pertumbuhan perekonomian nasional.
“UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Dengan pertumbuhan yang positif, UMKM dapat meningkatkan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam sambutannya pada acara pembukaan Bazar UMKM Kemenkeu Satu Papua Barat itu.
Yohana berharap kegiatan bazar ini memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memasarkan produk mereka, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
“Saya mengajak pelaku usaha mikro di Fakfak untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Bazar ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat mengurangi beban hidup,” katanya.
Komitmen Kemenkeu Berdayakan UMKM
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak.
Purwadhi menjelaskan, Kementerian Keuangan memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, yang paling dekat dengan masyarakat adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
“KUR disalurkan melalui bank-bank umum seperti BRI, Mandiri, BNI, dan Bank Papua, sementara UMi disalurkan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah melalui PT PNM, Pegadaian, Bahana Arta Ventura, dan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Namun demikian, Purwadhi mengungkapkan penyaluran kredit UMi dan KUR di Kabupaten Fakfak masih tergolong kecil. Berdasarkan data yang dimiliki, penyaluran UMi di Fakfak hanya mencapai 23% dari rata-rata tahunan di Provinsi Papua Barat, sementara KUR hanya 6%. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penyaluran di tingkat nasional, di mana Fakfak hanya menyumbang 0,0030% untuk UMi dan 0,083% untuk KUR.
“Kami memandang ini sebagai masalah serius yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Sebagai Regional Chief Economist, kami merasa perlu untuk segera mengambil tindakan,” tegas Purwadhi.
Diungkapkan, hingga saat ini, penyaluran UMi di Papua Barat baru dilakukan melalui PT Pegadaian, PT PNM, Koperasi Mitra Dhuafa, dan Koperasi UGT Sidogiri. Purwadhi menekankan pentingnya peningkatan peran koperasi lokal di Papua Barat sebagai penyalur UMi, yang hingga kini belum ada.
Sebagai langkah awal, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Fakfak melakukan audiensi dan pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Pemerintah Kabupaten Fakfak, Politeknik Negeri Fakfak (Polinef), dan dua koperasi simpan pinjam lokal yang memiliki potensi untuk menjadi penyalur UMi.
“Kami juga berupaya menghadirkan BLU Pusat Investasi Pemerintah, yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemberdayaan UMKM dan penyaluran UMi di Kabupaten Fakfak,” jelas Purwadhi.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat, Irene Manibuy menyebut bahwa 95 persen usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyerap sekitar 97 persen total tenaga kerja.
“Meskipun UMKM mendominasi sektor usaha dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 60 persen. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Irene juga menekankan pentingnya kredit ultra mikro (Umi) dalam pemberdayaan UMKM, terutama bagi pengusaha ultra mikro yang belum dapat mengakses dana perbankan. Dia menjelaskan bahwa proses pengajuan kredit UMi sangat sederhana, hanya memerlukan KTP elektronik dan surat keterangan usaha.
“Namun, saat ini belum ada koperasi lokal di Papua Barat yang menjadi penyalur kredit UMi. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan koperasi lokal sebagai penyalur,” tambahnya.
Irene mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat dan timnya atas pelaksanaan Bazar UMKM ini.
Irene juga mengharapkan kegiatan ini akan menjadi benchmark untuk acara-acara pemberdayaan UMKM di masa depan dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara berbagai instansi.
Irene juga membahas tema pelestarian lingkungan yang diangkat dalam Bazar ini. Dia mengungkapkan bahwa Provinsi Papua Barat telah menerima komitmen dari Green Climate Fund sebesar USD1,6 juta untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca di sektor kehutanan.
“Pelestarian lingkungan adalah isu global yang juga berdampak pada ekonomi dan finansial. Kami harus terus mendukung inisiatif seperti ini untuk kebaikan bersama,” kata Irene Manibuy.
Kegiatan bazaar UMKM ini ditutup oleh Kepala KPPBC Fakfak, Rahmat Handoko. Rahmat menyampaikan, rasa terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan, baik dari instansi vertikal maupun OPD yang telah berkontribusi optimal sehingga acara berjalan dengan lancar dan mampu memberikan warna dalam suasana HUT ke -79 RI. (rls/pbn)
