EKONOMI

Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Timur Butuh Penanganan Khusus

JAKARTA – Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2023 menyentuh angka 1,12 persen atau menurun 0,62 persen dibandingkan September 2022 di angka 1,72 persen. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kemiskinan ekstrem di Indonesia timur perlu mendapatkan perhatian khusus.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK R Nunung Nuryartono mengatakan, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 3,3 juta di seluruh wilayah Indonesia.

“Tentu kita bisa melihat ada persentase angka kemiskinan ekstrem yang tinggi ini, saudara-saudara kita di wilayah Indonesia timur, sehingga perlu penanganan yang khusus,” ujar Nunung dalam media briefing soal update penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Nunung tak menjabarkan secara detail tingkat kemiskinan ekstrem maupun jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia timur. Namun, jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, tingkat kemiskinan di wilayah Maluku dan Papua mencapai 19,68 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,04 juta jiwa.

Kemudian, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, tingkat kemiskinan mencapai 13,29 persen. Sedangkan, tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 9,36 persen.

Nunung mengatakan, jumlah penduduk miskin ekstrem di Pulau Jawa juga memiliki angka absolut tinggi meskipun persentasenya kecil. “Kalau kita melihat jumlah penduduk yang banyak juga di Pulau Jawa, meskipun persentasenya kecil, tapi jumlah penduduk di Pulau Jawa besar maka nilai absolutnya menjadi tinggi,” ujarnya.

Karena itu, menurut Nunung, sasaran program intervensi penanganan kemiskinan tidak hanya terfokus pada provinsi yang tingkat kemiskinan ekstremnya tinggi, tetapi wilayah yang absolut jumlah penduduk miskin tinggi.

Nunung menguraikan sejumlah program intervensi penanganan ekstrem. Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah adalah mengurangi beban kelompok sasaran miskin ekstrem dengan pemberian bantuan mulai dari program keluarga harapan (PKH), subsidi energi, dan bantuan lainnya. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi peningkatan pendapatan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem dengan harapan dapat membuat mereka naik kelas.

Langkah selanjutnya, pemerintah menerapkan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan meningkatkan rumah layak huni, pemberian akses terhadap air bersih, dan sanitasi. “Jadi, dengan tiga strategi ini, kita melihat efektivitas program yang dijalankan konvergensi dan juga interoperabilitas antardata yang ada itu memberikan hasil yang signifikan. Nah, itu kira-kira berapa hal dan kami optimistis, insya Allah, di 2024, ya, mendekati nol, nol koma sekian,” kata dia.

Pemerintah memastikan akan melakukan pengawasan program intervensi penanganan kemiskinan ekstrem kepada kelompok sasaran. Hal ini untuk memastikan program intervensi sasaran kelompok miskin ekstrem tidak disalahgunakan untuk kampanye di tahun-tahun politik.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko) Andie Megantara mengatakan, pemerintah sedang menggencarkan upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan target nol persen pada 2024. Karena itu, dia yakin hal itu tidak akan disalahgunakan menjadi ajang untuk mencari suara masyarakat demi pemilu.

“Kalau masalah politik, kayaknya enggak, karena kan modalitas kita sudah kuat, artinya kita sudah punya (data kelompok sasaran) by name, by address, bahwa sampai yang paling atas kan sudah ada (data). Mestinya, kecil kemungkinan, ya, itu (untuk) politik. Karena memang Pak Presiden semuanya memang serius menangani itu,” ujar Andie dalam media briefing update penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Menurut dia, penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menutup celah untuk disalahgunakan. Dia memastikan, pensasaran program tidak dapat dikondisikan oleh pemerintah atau pejabat tertentu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa sebelumnya menekankan, Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang merupakan salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

“Terkait dengan kemiskinan ekstrem yang, alhamdulilah, pada Maret 2023 telah mencapai 1,12 persen dari target pada 2024 antara 0 hingga 1 persen. Jadi, ada penurunan 0,62 persen dibandingkan pada 2022,” katanya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, pekan lalu.

Suharso menjelaskan, garis kemiskinan ekstrem dihitung berdasarkan pendapatan sebesar 1,9 dolar AS per kapita per hari atau setara Rp 11.571 per kapita per hari dan sekitar kira-kira Rp 351.957 per kapita per bulan. Adapun garis kemiskinan dihitung berdasarkan sekitar Rp 550.458 per kapita per bulan. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.