EKONOMI

Ketahanan Pangan Masih Hadapi Tantangan

JAKARTA – Sensus pertanian 2023 yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan basis data akurat untuk mendorong kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum stabil.

Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 29,4 persen, disusul perdagangan dan industri pengolahan. Peran sektor pertanian berkontribusi 12 persen terhadap produk domestik bruto. Meski demikian, pertumbuhan nilai tambah pertanian cenderung fluktuatif.

Menurut Agus, sensus pertanian 2023 diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian global dan nasional, yakni ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan. Hasil riset Nagara Institute 2023, beberapa tantangan menuju ketahanan pangan, antara lain kelembagaan petani, sumber daya manusia, penguatan produksi, dan kesejahteraan petani.

”Tantangan (pertanian) ini perlu dijawab pemerintah,” katanya dalam diskusi ”Akurasi Data Menuju Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian”, yang digelar secara daring, Senin (19/6/2023).

Ia menambahkan, sensus pertanian akan mencakup tujuh subkategori pertanian, dengan menyasar usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, usaha pertanian di luar perorangan, dan perusahaan. Sensus pertanian itu diharapkan memberikan data termutakhir dan akurat sehingga bisa digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan menyelesaikan masalah ketahanan pangan.

Tidak stabil

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menambahkan, sektor pertanian belum mampu menjadi kontributor besar terhadap pengentasan rakyat dari kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan sektor pertanian tidak stabil, ditandai dengan pertumbuhan yang kadang positif dan terkadang negatif.

Dicontohkan, pertumbuhan ekonomi pertanian pada tahun 2022 hanya 2,25 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi makro yang 5,3 persen. Padahal, pada tahun 2020 atau puncak pandemi Covid-19, pertanian tumbuh positif 1,77 persen di saat ekonomi makro tumbuh minus 2,57 persen.

Menurut Bustanul, sejumlah faktor menghambat ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Di antaranya, penguasaan lahan yang timpang. Ia juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang masih berlangsung. ”Rata-rata penguasaan lahan di Indonesia terlalu sempit. Bagaimana bisa berharap kedaulatan pangan?” ujarnya.

Sensus pertanian 2023 diharapkan dapat memutakhirkan data lahan baku sawah. Selain itu, menyediakan data struktur pertanian sampai unit terbawah, tolok ukur statistik pertanian, dan kerangka sampel untuk survei pertanian berkelanjutan.

Presiden Aliansi Organis Indonesia Emilia Tri Setyowati, mengemukakan, data sensus pertanian menjadi sangat penting untuk klasterisasi usaha pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan menjadi perhatian global, dan Indonesia memiliki target pangsa pasar organik tumbuh 20 persen pada 2024.

Ia menambahkan, tren pasar di negara maju adalah produk-produk organik. Data potensi pertanian organik diperlukan untuk bisa mempertemukan produk dari petani organik dengan eksportir. Dengan pemetaan pertanian organik, dapat dilakukan pemberdayaan petani agar meningkatkan produksi pertaniaan secara masif, mengembangkan pupuk sendiri, mengusahakan benih padi sendiri, dengan harga jual yang bagus. Ketahanan pangan dan kesejahteraan petani akan terdorong.

“Sensus ini penting supaya bisa melakukan kegiatan yang memberdayakan petani miskin dan terpinggirkan,” ujar Emilia. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.