EKONOMI

Lima KEK yang Stagnan Terancam Ditutup

MANADO – Lima kawasan ekonomi khusus atau KEK yang terletak di Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak berkembang dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah pusat akan mengevaluasinya hingga 2024 dan kemungkinan mencabut status KEK dari kawasan yang terbukti stagnan.

Hal ini terungkap dalam seminar tentang penguatan KEK di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang digelar Bank Indonesia), Rabu (7/6/2023), di Manado, Sulawesi Utara. Acara tersebut dihadiri 10 kepala kantor perwakilan (KPw) BI dari 10 provinsi di timur Indonesia, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, sejak penetapan dua KEK pertama pada 2012 hingga triwulan I-2023, realisasi investasi dari 269 pelaku usaha telah mencapai Rp 113,3 triliun dengan proporsi modal asing 71 persen. Lapangan kerja tercipta bagi 66.740 orang.

Namun, pengembangan KEK tidak merata. Enam KEK di antaranya malah stagnan, yaitu KEK Palu (Sulawesi Tengah), KEK Bitung dan Likupang (Sulawesi Utara), KEK Morotai (Maluku Utara), KEK Sorong (Papua Barat Daya), serta KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur).

Lima dari enam KEK tersebut terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurut data BI, potensi nilai investasinya mencapai Rp 193 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 243.000 orang. Secara kumulatif, realisasi investasinya baru Rp 2,55 triliun.

Menurut Elen, ada enam penghambat KEK. Pertama, badan usaha pembangun dan pengelola (BUPP) tidak memiliki dan mengelola sendiri lahan KEK. ”Kalau owner lahannya pemerintah, harus ikut regulasi pemerintah yang rigid sekali. Kalau lahannya disediakan pemerintah, prosesnya lama sekali dan akhirnya tidak kompetitif. Cost-nya pasti mahal sekali,” katanya.

Kedua, BUPP tidak memiliki kemampuan pendanaan dan manajemen yang profesional. Ketiga, BUPP tidak memiliki rencana bisnis untuk menarik investasi. Ini terjadi di KEK Likupang, Palu, dan Sorong.

”Jadi BUPP cuma sebagai office. Dia tidak tahu, apakah dia harus proaktif mendatangi investor,” kata Elen.

Keempat, BUPP mensyaratkan pengembangan dengan dukungan infrastruktur pemerintah. Elen mencontohkan, hal ini sudah dilakukan bagi KEK Bitung dengan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. Namun, KEK Bitung tetap stagnan, dibuktikan dari pemanfaatan lahan yang baru 2,86 persen atau 15,25 hektar dari total 534 hektar oleh delapan pelaku usaha saja.

Kelima, ada lokasi KEK yang tidak sesuai untuk pengembangan, seperti di Morotai yang diperuntukkan bagi industri perikanan. Dan, keenam, pelaksanaan fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK belum optimal. Contohnya, sistem online single submission (OSS) yang belum sesuai dengan kebutuhan KEK sehingga diperlakukan sama dengan investasi umum.

”Pelaksanaannya tidak mudah. Upaya kami, ada pemantauan, kami bantu BUPP menyusun rencana bisnis dan memperkuat kelembagaan. Memang, administrator KEK ini dibantu dari pemda. Tapi, sesuai UU Cipta Kerja, administrator akan ditunjuk dari pusat,” kata Elen.

Pemerintah pusat akan memberikan kesempatan pembenahan perencanaan selama satu tahun bagi pengelola serta pemprov tempat KEK berada. BUPP dan pemprov didorong untuk meninjau kembali insentif-insentif yang ditawarkan kepada investor, atau bahkan sektor apa yang sebenarnya cocok di kawasan tersebut.

Jika dianggap tak bisa dilanjutkan, status KEK akan dicabut. Namun, kata Elen, bisa jadi kawasan tersebut mengambil bentuk yang lain, seperti zona perdagangan bebas, kawasan industri, atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Di sisi lain, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto menilai, 20 KEK yang ada di Indonesia belum cukup menarik untuk para investor. Pada 2022, kontribusi KEK terhadap realisasi investasi nasaional hanya 2,5 persen dari total Rp 1.207,2 triliun. Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja juga hanya 1,51 persen.

”KEK belum menarik untuk investasi, apalagi yang ada di beberapa daerah seperti Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Ini jadi catatan buat kita. Fasilitas fiskal dan nonfiskal belum berfungsi untuk mendorong investasi,” katanya.

Untuk mendongkrak peran KEK dan pertumbuhan sektor lainnya, Noor Fuad menyarankan BUPP dan pemda memperhatikan fasilitas fiskal yang ditawarkan. ”Kalau sudah ada fasilitas fiskal yang lebih baik di luar KEK, investor tidak akan tertarik. Kemudian juga harga lahan. Itu menentukan persepsi awal investor untuk tertarik atau tidak berinvestasi di situ,” katanya.

Selain itu, pemda perlu membuat paket investasi berbasis proyek untuk ditawarkan kepada investor. Noor Fuad mengatakan, sudah ada 17 proyek yang diminati. Ini meliputi pembangunan hotel, smelter, pabrik bahan baku obat, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.