EKONOMI

Manfaat Sensus Pertanian 2023 bagi Pelaku Usaha Pertanian

JAKARTA – Sensus Pertanian 2023 (ST2023) didesain agar mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian di Indonesia hingga wilayah terkecil. Di samping itu, data hasil ST2023 dapat digunakan menjadi tolok ukur statistik pertanian yang ada saat ini serta sebagai kerangka sampel untuk survei pertanian selanjutnya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto saat memimpin Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di halaman Gedung 3 BPS, Selasa (30/5/2023). Atqo menambahkan bahwa yang tak kalah penting adalah data ST2023 mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian sehingga meningkatkan kualitas desain kebijakan yang diformulasikan.

Atqo juga menyebutkan besaran anggaran untuk melaksanakan ST2023 ini mencapai Rp 3 triliun. Porsi terbesar dari alokasi anggaran ini digunakan untuk menggaji 196 ribu petugas lapangan ST2023 yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Petugas sensus di lapangan menggunakan sistem kontrak kerja sebulan hingga 2 bulan berdasarkan beban kerja. Gaji petugas ini sekitar Rp 3 juta hingga Rp 4 juta berdasarkan indeks biaya hidup di mana mereka bertugas,” kata Atqo.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan unsur TNI-Polri untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan para petugas sensus lapangan. “Terutama para petugas lapangan yang turun ke daerah dengan risiko keamanan yang tinggi,” ujar Atqo.

Sebelumnya, pada Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor yang amat penting dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong adanya akurasi data ST2023 sebagai fondasi untuk menyusun kebijakan secara tepat di bidang pertanian.

Sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Adapun tema ST2023 adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Tema ini memproyeksikan tujuan bahwa ST2023 mampu menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian.

Informasi yang dikumpulkan melalui ST2023 ini, antara lain jenis tanaman, luas lahan, teknik budidaya, dan profil petani berbasis nama dan alamat. Termasuk model irigasi, status kepemilikan tanah, struktur demografi petani (mencakup petani milenial), serta informasi UMKM dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Manfaat bagi petani dan pelaku usaha

Informasi yang terkumpul melalui ST2023 kemudian diolah menjadi data struktur pertanian, potensi pertanian, pertanian perkotaan (urban farming), hingga geospasial statistik pertanian yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan penyusunan program pemerintah di bidang pertanian.

Perlu diingat, pertanian adalah sektor yang sangat dipengaruhi oleh alam, seperti perubahan iklim, anomali cuaca, penyakit tanaman, hingga hama. Bila tersedia data yang akurat dari seluruh area pertanian di Indonesia, para pemangku kepentingan bisa menyusun tahapan mitigasi untuk menghadapi ancaman yang berasal dari alam.

Bagi pelaku usaha pertanian, data yang bermutu akan sangat membantu untuk memproyeksikan potensi bisnis pada masa depan sekaligus mendeteksi risiko yang mungkin timbul. Di samping itu, tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang tren jenis tanaman pertanian, pola tanam, sebaran ketersediaan pupuk, penggunaan bahan kimia, dan sebagainya bisa menjadi basis evaluasi untuk menciptakan model usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

ST2023 juga memberi manfaat besar bagi para petani, khususnya petani milenial yang telah melek teknologi informasi dan komunikasi. Sebab, data dari ST2023 bisa dimanfaatkan secara optimal dengan bantuan kecerdasan buatan, pemetaan spasial, dan aplikasi analisis data untuk memprediksi pola dan tren pertanian modern yang akan datang. Termasuk untuk mengevaluasi sistem kerja yang telah dipraktikkan sebelumnya.

Responden unit usaha

Responden ST2023 berasal dari tiga unit usaha di bidang pertanian. Pertama, usaha pertanian perorangan (UTP) seperti petani, nelayan, maupun peternak perorangan. UTP adalah usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis.

Kedua, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB). UPB merupakan bentuk usaha yang menjalankan bisnis di sektor pertanian yang bersifat tetap. UPB didirikan dengan tujuan memperoleh laba. Model usaha ini didirikan dengan izin dari pihak berwenang minimal di tingkat kabupaten/kota.

Ketiga, usaha pertanian lainnya (UTL) yang merupakan usaha dari sekelompok tani, pondok pesantren, kantor pemerintah, atau sejenisnya yang mengelola usaha pertanian bersama pada satu lahan yang sama, yang hasilnya sebagian atau seluruhnya untuk dijual atau ditukar.

Cakupan ST2023 meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, hortikultura, dan jasa pertanian. ST2023 dimulai pada 1 Juni dan akan berakhir 31 Juli 2023. Petugas yang turun ke lapangan dibekali atribut yang mudah dikenali, yakni tanda pengenal, surat tugas, dan topi berlogo ST2023.

BPS sebagai penanggung jawab ST2023 bekerja secara profesional dan berusaha memberi hasil terbaik bagi kemajuan pertanian Indonesia. Oleh sebab itu, para petani dan pelaku usaha pertanian perlu memberikan informasi dengan jujur dan benar kepada petugas ST2023. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.