Papua Barat Lakukan Pemetaan Potensi Sagu untuk Pengembangan Industri
MANOKWARI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memetakan dan menganalisis potensi komoditas sagu untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan berbasis rumah tangga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Papua Barat Abdul Latief Suaeri, mengatakan upaya pengembangan tanaman sagu harus dilakukan melalui kajian komprehensif yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk akademisi.
Hal ini bertujuan mengoptimalkan pengolahan komoditas sagu menjadi sejumlah produk turunan seperti tepung, minuman dalam kemasan, bahan kimia, bahan bakar, dan bahan baku pakan ternak.
“Tanaman sagu menjadi salah satu kekayaan alam yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujar Abdul di Manokwari, Rabu (26/6/2024), seperti dilansir Antara.
Menurut dia pelaksanaan diseminasi, publikasi informasi, dan analisis data industri pengolahan sagu merupakan upaya pemerintah daerah menciptakan ekosistem inovasi pengelolaan pangan lokal yang bernilai ekonomis tinggi.
Produksi tepung sagu dari Papua Barat belum mampu menjawab permintaan pasar yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena industri menengah pengolahan sagu sudah masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
“Suplai pati sagu dari daerah potensi belum maksimal,” ucap dia.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat Kundrat Pattipi menuturkan, pemetaan potensi pengolahan sagu perlu diperbaharui setelah ada pemekaran daerah otonom baru yang berdampak terhadap keberadaan industri sebelumnya.
Data pemetaan potensi yang terbaru akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan terhadap industri pengolahan sagu berskala kecil atau rumah tangga hingga industri menengah di masa mendatang.
“Waktu belum ada pemekaran, industri sagu Papua Barat berada di wilayah Sorong Selatan,” jelas dia.
Saat ini, kata dia, potensi sagu Papua Barat tersebar di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Manokwari, namun produksinya hanya memenuhi permintaan lokal. (ant/pbn)