Pemerintah Pastikan Stok Bapok di Papua Barat Aman
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintahan Provinsi Papua Barat memastikan stok bahan pokok (Bapok) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri, aman terkendali.
Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan demi menciptakan stabilitas harga bapok sesuai ekspektasi masyarakat di wilayah setempat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat George Yarangga mengatakan, ketersediaan bapok baik di wilayah Sorong Raya maupun Manokwari Raya mampu menjawab permintaan konsumen selama Bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Namun, yang perlu diantisipasi adalah lonjakan harga akibat tingginya permintaan dari masyarakat.
Oleh sebab itu, pihaknya menginisiasi rapat koordinasi ketahanan stok dan stabilisasi harga bapok yang menghadirkan sejumlah instansi baik provinsi maupun kabupaten/kota, Satgas Pangan Polda Papua Barat, BUMN, Bank Indonesia dan para distributor.
“Stok bahan pokok masih stabil ya, baik di Sorong Raya maupun Manokwari Raya,” ujar George yang dikonfirmasi usai rapat di salah satu hotel di Manokwari, pada Senin 3 Mei 2021.
Sebagaimana diketahui, sambung dia, peningkatan harga selalu terjadi menjelang hari raya keagamaan. Namun dengan dilakukan pemantauan dan monitoring ketersediaan bapok di pasaran secara intens, maka dapat dipastikan fluktuasi harga dapat dicegah. “Walaupun ada sedikit kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan,” ucap dia.
George melanjutkan, kegiatan pasar murah dalam waktu dekat akan dilakukan selama tiga hari, mulai 6 sampai 7 Mei 2021 di Lapangan Borarsi Manokwari. Ada sejumlah distributor yang turut berpartisipasi dan harga bapok yang dibandrol sesuai ketentuan pemerintah (harga eceran tertinggi/HET).
Dia juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota dapat menggelar acara serupa, demi menciptakan stabilitas harga kebutuhan pokok. “Saya mengimbau supaya kabupaten/kota juga bikin pasar murah, ini membantu masyarakat,” tutur dia.
Dalam sambutan, Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan menuturkan, potensi peningkatan permintaan terhadap kebutuhan pokok harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Dengan demikian, perlu dirumuskan sejumlah strategi guna menjaga kelancaran distribusi barang di Papua Barat.
“Oleh karena itu kegiatan rapat koordinasi seperti ini dapat dilakukan setiap tahun bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah,” jelas Sekda.
Dia menilai, panjangnya rantai distribusi bahan pokok menjadi faktor terjadinya peningkatan harga. Kondisi inilah menjadi tantangan pemerintah dalam mewujudkan harga kebutuhan bahan pokok yang terjangkau hingga ke pelosok daerah. “Kenaikan harga itu memberatkan masyarakat,” tegas Nataniel.
Dia menjelaskan, pelaku usaha yang nantinya berperan sebagai distributor harus terdafar agar memiliki TDPUD (Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor) bahan pokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. “Mempermudah pemantauan ketersediaan bahan pokok, distributor harus terdaftar,” terang Nataniel.
Pada kesempatan itu, distributor Makmur Perkasa menyampaikan per 1 Mei stok beras yang ada di gudang sebanyak 387 ton ditambah 500 ton yang masih dalam pengiriman. Stok gula ada 63 ton dan 125 ton masih dalam pengiriman. Serta stok minyak goreng sebanyak 28 ton ditambah 125 ton yang masih dalam pengiriman. (PB15)
**Berita ini Telah Diterbitkan di harian Papua Barat News Edisi Selasa 4 Mei 2021
