Pemulihan Ekonomi Bawa Indonesia Kembali ke Kelas Menengah Atas
JAKARTA – Pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai negara dengan pendapatan menengah atas. Status itu kembali disandang Indonesia meskipun ambang batas klasifikasi tahun 2022 naik menjadi 4.466 dolar AS dari 4.256 dolar AS pada 2021.
Adapun Bank Dunia mencatat pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia pada 2022 meningkat 9,8 persen menjadi 4.580 dolar AS dari 4.170 dolar AS pada 2021.
“Indonesia berhasil naik menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu, dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).
Sebelumnya, Indonesia telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2019 dengan pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.070 dolar AS. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah pada 2020.
Menurut Febrio, kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, yaitu pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Selain itu, pencapaian ini juga didukung transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).
Berbagai instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan pada masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.
Menurut Febrio, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian.
“Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi,” ungkapnya.
Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6 persen sampai 7 persen setiap tahunnya secara konsisten.
Maka dari itu, peningkatan pendapatan nasional bruto per kapita secara signifikan pada 2022 menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
Selain itu, pemerintah terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi. Ini menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.
Dalam jangka menengah-panjang, kata dia, pemerintah terus mendorong reformasi struktural untuk mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi. Upaya ini bertujuan membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.
Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing. Sementara itu, lanjut Febrio, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.
Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, tegas dia, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas. Hal lain yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang memadai serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.
“Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ kata Febrio.
Kembalinya status Indonesia sebagai negara kelas menengah atas juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Presiden Jokowi menyampaikan, Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas per Juli 2023. Menurut dia, proses pemulihan ekonomi di Indonesia termasuk cepat setelah sebelumnya turun ke kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah karena pandemi Covid-19.
“Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam grup upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi,” kata Jokowi.
Jokowi pun bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan relatif tinggi di atas 5 persen selama enam kuartal berturut-turut. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa situasi di paruh kedua 2023 tidaklah mudah.
Menurut dia, pemerintah harus mewaspadai sejumlah hal, seperti lingkungan global yang masih belum stabil dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Kondisi ini, kata dia, berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah seperti pada sektor ekspor.
Selain itu, sejumlah lembaga internasional juga memprediksi terjadinya perlambatan ekonomi global. Karena itu, Jokowi meminta agar prediksi tersebut diwaspadai.
“IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” ujar Jokowi. (ANT)
