Penyaluran Kredit di Papua Barat Tumbuh Signifikan
MANOKWARI – Penyaluran kredit perbankan maupun non perbankan di Provinsi Papua Barat pada Januari 2022 mencapai Rp14,877 triliun. Angka ini tumbuh 8% jika dibandingkan periode Januari 2021 yang terealisasi sebanyak Rp13,774 triliun.
Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Eko Listiyono, mengatakan, peningkatan penyaluran kredit yang signifikan mengindikasikan roda perekonomian mulai menggeliat, meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Penyaluran kredit di Papua Barat tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi secara nasional yang tumbuh 2,91% (yoy).
“Kredit kita tumbuh cukup tinggi, artinya perekonomian mulai menggeliat. Pelaku bisnis melihat sudah waktunya kembali ke kondisi normal,” ujar Eko saat dikonfirmasi awak media melalui Whatsapp, Kamis (3/3/2022) malam.
Dari jenis penggunaan, sambung dia, kredit modal kerja, investasi dan kredit konsumsi menunjukkan peningkatan. Untuk kredit modal kerja, tumbuhnya mencapai 12,81% (yoy) atau setara Rp4,543 triliun lebih tinggi dari Januari 2021 yang hanya Rp4,027 triliun.
Kemudian, penyaluran kredit investasi mencapai Rp1,673 triliun atau sekitar 4,72% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan periode sebelumnya yaitu Rp1,598 triliun. “Kredit konsumsi juga meningkat 6,27% (yoy) yaitu dari Rp8,149 triliun pada Januari 2021 naik menjadi Rp8,660 triliun,” terang Eko.
Ia melanjutkan, penyaluran kredit untuk debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tercatat sebanyak Rp4,054 triliun atau tumbuh 12,35% (yoy) jika dibandingkan penyaluran Januari 2021 yakni Rp3,609 triliun. Sama halnya penyaluran kredit kepada pelaku usaha skala besar tumbuh 6,46% (yoy) yaitu dari Rp10,165 triliun pada Januari 2021 meningkat menjadi Rp10,822 triliun. “Kredit UMKM juga sudah meningkat. Kita lihat ada beberapa program pemerintah untuk pemulihan ekonomi,” ucap dia.
Dari jenis debitur, kata dia, kredit yang disalurkan kepada debitur sektor swasta sebanyak Rp14,877 triliun atau tumbuh 8,11% dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp13,761 triliun.
Sedangkan penyaluran ke sektor pemerintah tercatat Rp478 miliar atau naik 74,19% dibanding Januari 2021 sebanyak Rp274,689 miliar. “Pergerakan dari kredit yang ada ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga kegiatan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi,” jelas dia.
Eko mengingatkan agar perbankan perlu memperhatikan kualitas kredit. Sehingga peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, tidak menimbulkan peningkatan terhadap kredit macet atau Non Perfoming Loan (NPL). Rasio NPL yang ideal berkisar di angka 5%. Rasio di atas 5% menunjukkan kredit macet lebih banyak daripada kredit lancar. Rasio NPL yang digunakan untuk mengukur performa perbankan yaitu rasio NPL netto.
“Teman-teman perbankan juga harus mempertimbangkan likuiditasnya terjaga. Tentunya, kualitas kredit juga harus diperhatikan. Supaya, NPL tetap terjaga,” pungkas Eko Listiyono. (PB15)
