Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Ditargetkan 5,5% pada 2023
MANOKWARI – Setelah dua tahun mencatat tren negatif akibat kontraksi, Papua Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi akan kembali tumbuh positif di angka 5,5 persen pada 2023.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menerangkan, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen cukup realistis. Mengingat di 2022 sektor-sektor penyangga ekonomi Papua Barat mulai kembali bergairah.
“Laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,51 persen pada tahun 2021,naik sebesar -0,25 dari tahun 2020 yakni -0,76 persen dari target sasaran pada tahun 2023 sebesar 5,5 persen,” ungkap Mohamad Lakotani saat membuka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Selasa (26/4/2022).
Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat berada di angka 65,26 persen pada tahun 2021. Atau naik sebesar 0,17 dari tahun 2020. Target sasaran pada tahun 2023 sebesar 66,19 persen.
Sementara itu persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,82 persen pada tahun 2021 naik sebesar 0,12 persen pada tahun 2020 yakni 21,70 persen. “Target sasaran pada tahun 2023 sebesar 20,86 persen,” katanya.
Lalu rasio gini sebesar 0,374 persen pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,008 persen dari tahun 2020 yakni 0,382 persen. Adapun target sasaran pada tahun 2023 sebesar 0,378 persen.
Tingkat pengangguran sendiri mengalami penurunan. Pada 2021 sebesar 5,84 persen. Atau turun sebesar 0,96 persen dari tahun 2020 yakni 6,80 persen. Tahun 2023 target sasaran sebesar 5,69 persen.
“Tingkat emosi GRK lahan dan kehutanan 5.344.043 TC2/tahun pada tahun 2021dan target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3.740.830 TC2/Tahun,” terang Lakotani.
“Melalui usulan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahanya yang kita hadapi bersama dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tuturnya.
Lima prioritas pembangunan
Dalam Musrenbang itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan di 2023.
Adapun lima prioritas pembangunan tersebut di antaranya adalah percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas SDM unggul, berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial.
Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah. Peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola otonomi khusus berbasis stabilitas wilayah.
“Dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Papua barat tahun 2023 dengan berpedoman pada RDP provinsi Papua Barat 2023-2026,” jelasnya. (PB1)
