EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Triwulan II Tumbuh Kuat

MANOKWARI – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat menyebutkan pertumbuhan ekonomi Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) pada triwulan II 2023 tumbuh kuat.

“Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat menunjukkan hal yang serupa,” kata Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat, Luxman Efendy dalam keterangan pers yang diterima PAPUABARATNEWS Online, Sabtu (4/11/2023).

Pertumbuhan itu ditunjukkan oleh tiga indikator, yakni produk domestik regional bruto (PDRB) tumbuh 2,90 persen (yoy); inflasi Regional Papua Barat pada September 2023 turun menjadi 2,69 persen (yoy) turun dari sebesar 4,40 persen Agustus 2023 (yoy); dan kinerja net ekspor Regional Papua Barat meningkat 4,35 persen (yoy) atau mencapai US$1.970,67 juta,’.

Tingkat inflasi Regional Papua Barat pada September 2023 sebesar -0,63 persen (mtm) atau 2,69 persen (yoy) masih termasuk kategori terkendali, yaitu pada tingkat ≤2 persen (mtm) dan ≤5 persen (yoy).

“Kabupaten Manokwari menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 5,26 persen (yoy),” kata Luxman.

Laju inflasi di Regional Papua Barat ini karena kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, terutama transportasi, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai September 2023 sebesar Rp 2.019,11 miliar atau turun 1,11 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Realisasi pendapatan terbesar berasal dari pajak dalam negeri sebesar Rp 1.756,76 miliar, terutama dari penerimaan PPN dan PPnBM senilai Rp 848,57 miliar dan PPh non migas mencapai Rp 793,48 miliar.

Secara sektoral, kata Luxman, dari lima sektor dengan kontribusi terbesar, hanya sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sektor yang mengalami pertumbuhan netto positif, yaitu 53,20 persen (yoy).

Sementara sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi 0,34 persen (yoy), sektor industri pengolahan terkontraksi 17,84 persen (yoy), sektor konstruksi terkontraksi 48,30 persen (yoy), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor terkontraksi 14,93 persen (yoy).

“Sektor konstruksi terkontraksi terutama karena selesainya pembangunan Train 3 LNG Bintuni sehingga ada pemulangan tenaga kerja secara besar-besaran yang berdampak pada penurunan setoran PPh pasal 21 dari vendor BP (British Petroleum),” terang dia.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 93,3 persen dari target atau Rp 260,57 miliar lantaran ditopang kenaikan signifikan pada pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 72,90 persen (yoy).

“PNBP di regional Papua Barat didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhanan, jasa layanan pendidikan, dan pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL),” sebutnya.

Selanjutnya, sampai dengan September 2023, realisasi belanja kementerian/kembaga (K/L) Regional Papua dan Papua Barat Daya mencapai level 62,33 persen dari alokasi anggaran tahun 2023. Belanja K/L naik 6,09 persen (yoy) menjadi Rp 19.217,39 miliar.

Perinciannya adalah belanja pegawai Rp1.858,28 miliar (naik 5,66 persen) dan belanja barang Rp 2.164,14 miliar (naik 32,04 persen). Belanja modal juga baik 2,75 persen untuk keberlanjutan pembangunan ruas jalan dan jembatan Trans Papua di Bintuni, Maybrat, Sorong, Manokwari, dan Fakfak.

“Termasuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara di Bandara Rendani, Siboru, dan DEO,” ujarnya.

Selain itu, ada juga belanja bansos dan lain-lain terkontraksi yang masing-masing 32,34 persen dan 83,38 persen dibanding 2022 karena keterlambatan tagihan dari pihak ketiga soal ongkos angkut beras ASN.

Realisasi tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disalurkan ke Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai 30 September 2023 sebesar Rp 13.806,15 miliar atau 62,99 persen dari total pagu.

“Komponen yang tumbuh signifikan adalah dana bagi hasil (DBH) yang dipengaruhi oleh percepatan penyaluran DBH SDA minerba, migas, perikanan, kehutanan, PPh, dan PBB,” kata Luxman.

Dana alokasi Umum (DAU) block grant lingkup Papua Barat dan Papua Barat Daya telah tersalur semua untuk periode September dan Oktober kecuali Pemda Papua Barat. Sementara, realisasi DAK fisik baru mencapai 40,31 persen karena baru terealisasi untuk tahap I serta tahap II untuk beberapa kabupaten.

Tahap I dana otsus telah disalurkan ke seluruh pemda lingkup Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) tahap II telah disalurkan ke 11 pemerintah daerah.

“Migas Otsus juga telah disalurkan sampai triwulan III ke Pemprov Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk dibagikan ke setiap kabupaten/kota,” kata Luxman Efendy. (sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: