EKONOMI

PLN Gandeng Kejati Papua Barat Amankan Infrastruktur Kelistrikan

SORONG – PT PLN (Persero) menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk mengamankan infrastruktur kelistrikan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua, Sukahar mengatakan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

“Kerjasama antara PLN dan Kejaksaaan Tinggi Papua Barat merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan kelancaran Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya,” kata Sukahar saat penandatanganan kerjasama antara PLN dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Rylich Panorama Hotel Sorong, pada Selasa (30/5/2023).

Sukahar menambahkan, untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya, PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik.

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelasnya.

Ia meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manajemen PLN.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaks, Juniman Hutagaol mengatakan, peran PLN sebagai perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Juniman berharap, melalui kerjasama ini dapat terjalin hubungan yang baik antara PLN dan Kejaksaan baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Kerjasama ini juga diharapkan tidak hanya sampai Penandatanganan Kerja Sama saja, tetapi dapat ditingkatkan lagi sebagai bentuk dukungan kepada PLN.

“Melalui kerjasama ini, terjalin hubungan yang baik antara PLN dan Kejaksaan baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Serta kerjasama ini tidak hanya sampai Penandatanganan Kerja Sama ini saja tetapi dapat ditingkatkan lagi dalam bentuk Surat Kuasa Khusus apabila terjadi permasalahan di lapangan” kata Juniman.

Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; pertukaran data, informasi, keahlian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan; pengamanan pembangunan strategis infrastruktur ketenagalistrikan; penelusuran aset dan pengamanan investasi ketenagalistrikan; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, sosialisasi, seminar dan penyediaan narasumber.

Hadir dalam Penandatanganan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Juniman Hutagaol S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Muhammad Rizal S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Teguh Suhendro S.H., M.Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Johny Artinus Zebua S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Anton Markus Londa S.H., beserta Asisten Bidang Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

Selanjutnya, General Manager UIP MPA, Sukahar, Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum UIP MPA, Anggoro Indro Pradipto, Senior Manager  Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi UIP MPA, Alfredo Pakpahan, Senior Manager Pembangkitan UIW P2B, Haryono, MUPP Papua Barat, Kasirun, MUP3 Manokwari, Fredrik Noriwari, MUP3 Sorong, Shofwan Juniardi, MUP2K Papua Barat, Victor Lauw, MUP2K Papua Barat Daya, Marthen Henderson, MUPK Papua dan Papua Barat, Kurniawan, dan Manager Hukum Papua, Louisa Bofe.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Pendampingan Hukum Bidang Perdata & Tata Usaha Negara oleh Rudi Bona Huta Sagala, Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Papua Barat serta mengenai Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam Bidang Intelijen dalam Rangka Memberikan Dukungan Pengamanan Proyek Strategis Nasional di Bidang Ketenagalistrikan oleh Hendri Sikteubun, Kepala Seksi D Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat. (*)

 

Artikel ini merupakan kerja sama PAPUABARATNEWS Online dengan PLN.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.