EKONOMI

PLN Perkuat Sinergi dengan Kejari Mimika

TIMIKA – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Papua, UP3 Timika, UP2K Provinsi Papua Tengah, dan UPK P2B memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Mimika melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Acara penandatanganan PKS yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika, Senin (13/3/2023), merupakan rangkaian kegiatan kerjasama yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan Kejari Jayapura dan Kejari Merauke.

Kegiatan penandatangan PKS didasari pada surat perjanjian kerjasama antara PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua dengan Kejaksaan Tinggi Papua sebagai perpanjangan tangan dari pusat.

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Meilany menyampaikan terima kasih kepada PT PLN (Persero) atas terlaksananya kegiatan penandatanganan PKS antara PLN dan Kejaksaan Negeri. Ia mengatakan kegiatan ini sebagai titik awal kerjasama antara PLN dan Kejaksaan Negeri dalam bersinergi.

“Kemitraan ini merupakan implementasi perjanjian kerjasama pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing institusi. Kerjasama ini selain memberikan jaminan hukum yang lebih baik, juga ke depannya mempererat silahturahmi. Untuk itu saya sampaikan selamat bersinergi untuk kita semua dan membuat Mimika semakin terang, sebagaimana moto dari PLN,” kata Meilany.

Pada kesempatan yang sama, Manager Unit Pelaksanan Pelayanan Pelanggan (UP3) Mimika, Mahly Jeremot Kbarek berharap kerjasama ini memberikan dampak positif bagi PLN untuk seterusnya.

Mahly Jeremot Kbarek menerangkan, tahun ini PLN akan melayani 13 desa yang tersebar di Timika Barat, Timika Tengah dan Timika Timur.

“Daerah-daerah ini medannya cukup berat dan luas, Sehingga kami membutuhkan kerja ekstra yang ekstra. PLN akan terus meningkatkan keandalan kelistrikan di wilayah Timika. Sebab itu kami pasti tetap membutuhkan pendampingan Kejati Papua dan Kejari Mimika, khususnya dalam hal memberikan arahan. Sehingga bisa berjalan bersama-sama dan Papua akan menjadi terang benderang hingga ke pelosok-pelosok,” ucap Mahly.

Senada dengan Mahly, Senior Manager Keuangan, Anggaran dan Umum Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku dan Papua, Anggoro Indro Pradipto mengatakan, kerjasama seperti ini harus terus dilaksanakan, sebab membangun suatu daerah diperlukan sinergi antar institusi pemerintahan.

“Kedua institusi ini merupakan institusi pemerintah yang sudah selayaknya harus bersinergitas dengan baik. PLN memiliki tugas dan fungsi, salah satunya pembangunan kelistrikan. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum, ketika menghadapi masalah-masalah saat menjalankan tugas,” ucap Anggoro.

Acara penandatanganan PKS itu turut dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Papua Suhendra beserta jajaran dari Kejaksaan Negeri Mimika, Manager PT PLN Unit Pelaksana Proyek (UPP) Papua Nove Adrianto, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Papua Tengah Reinhard Tan Sayori, Manager Unit Pelaksana Pembangkitan Papua dan Papua Barat (UPK P2B) Kurniawan beserta jajaran.

Usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama dilanjutkan dengan sosialisasi hukum oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Papua. (ADV)

 

Artikel ini merupakan kerja sama PAPUABARATNEWS Online dengan PLN.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.