Presiden Tetap Komitmen Beri Subsidi untuk Rakyat

JAKARTA – Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya mengingatkan bahwa dunia saat ini tidak dalam situasi normal. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, pemerintah berkomitmen tetap memberikan subsidi kepada masyarakat bawah. Semua pihak pun diminta menyikapi kondisi berat saat ini dengan berbagai cara, mulai penghematan, efisiensi belanja, hingga peningkatan produksi pangan ataupun energi di dalam negeri.

Krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada sekitar 60 negara dalam proses menghadapi tekanan karena utang sehingga ekonominya tertekan, tidak ada devisa, serta masuk dalam krisis ekonomi dan krisis keuangan.

”Contohnya 1, 2, 3 (negara) sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi. Jangan sampai, sekali lagi, ada yang merasa kita sekarang ini masih pada keadaan normal,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Presiden pun meminta agar sebagian pendapatan yang diperoleh dari komoditas ditabung untuk menambah kekuatan. Semua pihak mesti berjaga-jaga agar tidak menghabiskannya untuk subsidi energi.

Presiden Jokowi menuturkan, krisis pangan yang melanda dunia telah menjadikan harga-harga pangan naik. Kondisi ini mesti disampaikan kepada masyarakat, termasuk menyangkut perbandingan antara harga pangan di Indonesia dan negara-negara lain. Hal yang paling mengerikan, menurut Presiden, adalah ancaman kelaparan dan kemiskinan ekstrem yang mulai terlihat di sejumlah negara lain. Diperkirakan saat ini 13 juta orang mulai kelaparan di beberapa negara.

”Krisis energi juga melanda dunia dan kita melihat harga BBM di semua negara naik tajam. Ini juga tolong sekali-kali, Bu Menteri Luar Negeri menyampaikan, membandingkan juga, harga beras di sini berapa? Di sana berapa? Harga gandum di sini berapa? Di sana berapa? Harga BBM di sini berapa? Di sana berapa? Pak Menteri ESDM juga disampaikan seperti itu sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini, kalau dibandingkan negara lain, masih pada kondisi yang sangat baik, tetapi tetap harus waspada dan hati-hati,” katanya.

Terkait krisis energi, Presiden meminta agar Pertamina dan PLN jangan sampai terlalu mengharapkan subsidi dari Kementerian Keuangan. ”Mestinya, di sana juga ada upaya-upaya efisiensi, jadi dua-duanya berjalan. Kalau hanya berharap terus pada subsidi dari Menteri Keuangan, tanpa ada usaha efisiensi di PLN (dan) di Pertamina, ini yang dilihat oleh publik, ’kok enak banget?’ Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah?” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hal yang mesti dipikirkan dalam jangka pendek adalah bagaimana dapat meningkatkan produksi BBM sehingga tidak sangat bergantung pada impor. ”Saya kira sumur-sumur minyak yang ada, sekecil apa pun, didorong produksinya agar meningkat. Tetapi, yang jelas, yang paling penting, solusi pendeknya adalah menjaga harga di masyarakat bawah agar tetap stabil dan terjangkau,” kata Presiden.

Beban fiskal

Namun, meski beban fiskal relatif berat, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM pertalite dan solar maupun gas dan listrik. ”Ini yang harus terus kita jaga dan kembali lagi saya minta kepada kementerian, lembaga, dan BUMN melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” ujarnya.

Sementara untuk mengantisipasi krisis pangan, Kepala Negara pun meminta agar petani, korporasi, atau BUMN fokus pada peningkatan produksi besar-besaran. Apalagi, ada peluang untuk mengejar produksi dalam jangka pendek. Sebagai contoh, hanya butuh tiga bulan sampai 100 hari untuk memproduksi jagung dan kedelai, empat bulan untuk memproduksi padi. Apalagi, Indonesia memiliki lahan, termasuk lahan telantar, yang luas. Demikian pula jumlah tenaga kerja atau petani yang besar di negeri ini. Potensi di laut pun sangat besar.

”Bayangkan kalau kita bisa memproduksi pangan dalam jangka pendek, kita kerahkan semuanya, bukan hanya berdikari di bidang pangan, bukan hanya mandiri di bidang pangan, tetapi kita sekali lagi memiliki potensi untuk ekspor,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, diperlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian, lembaga, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah terkait urusan pangan. Apalagi anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan sangat besar, yakni Rp 92,3 triliun pada tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, anggaran di kementerian dan lembaga sebesar Rp 36,6 triliun yang terinci di Kementerian Pertanian Rp 14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 15,5 triliun, serta kementerian dan lembaga Rp 600 miliar.

Selain itu, ada subsidi pupuk Rp 25,3 triliun, belanja cadangan beras Rp 3 triliun, belanja cadangan stabilitas harga pangan Rp 2,6 triliun, dan belanja cadangan subsidi pupuk Rp 2,9 triliun. ”Ini gede-gede sekali. Ini harus jelas larinya ke mana? Manfaatnya apa? Sekali lagi, kita dalam posisi suasana dunia yang sedang tidak pasti dan tidak baik,” katanya.

Selanjutnya ada Rp 21,9 triliun yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). ”Nah, ini juga tolong dilihat betul Menteri Keuangan dan mungkin kementerian yang terkait; DAK fisik Rp 8,1 triliun, DAK nonfisik Rp 0,2 triliun, dan dana desa Rp 13,6 triliun. Ini harus betul-betul netes hasilnya, harus menetas (dan memberi) manfaat,” tegas Presiden. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: