EKONOMI

Realisasi Belanja Negara di Papua Barat pada 2023 Capai Rp19,87 T

MANOKWARI — Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp19,87 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, dalam press conference di Manokwari, Selasa (30/1/2024), mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp5,86 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,01 triliun.

“Persentase realisasi total belanja negara sebesar 98,85 persen dari pagu Rp20,10 triliun. Sementara belanja K/L sebesar Rp5,86 triliun atau sekitar 92,20 persen dari pagu 6,03 triliun. Dan untuk TKD sebesar 99,56 persen dari total belanja Rp14,07 triliun,” ujar Purwadhi.

Dia menjelaskan, belanja kementerian/lembaga di Papua Barat meliputi belanja pegawai Rp1,49 triliun atau 98,27 persen dari pagu Rp1,51 triliun, dan belanja barang Rp2,51 triliun atau 96,13 persen dari pagu Rp2,61 triliun.

“Sebagian besar disumbang oleh kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran Belanja Gaji ASN, TNI, dan POLRI oleh satker,” ucapnya.

Kemudian belanja modal Rp1,84 triliun atau sekitar 97,85 persen dari pagu Rp1,88 triliun, belanja lainnya Rp16,79 miliar atau sekitar 96,41 persen dari pagu Rp17,42 miliar, dan bantuan sosial Rp0,57 miliar atau 78,50 persen dari pagu Rp0,72 miliar.

“Sebagian besar disebabkan oleh kontribusi dari keberlanjutan pembangunan ruas jalan dan jembatan Trans Papua di wilayah Bintuni, Maybrat, Sorong, Manokwari, dan Fakfak serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur konektivitas transportasi udara pada Bandara Udara Rendani, Siboru, DEO, dan bandara perintis menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memeratakan infrastruktur dan konektivitas di wilayah timur Indonesia,” terangnya.

Selanjutnya, realisasi TKD dari pemerintah pusat ke Papua Barat meliputi dana bagi hasil Rp4,53 triliun atau 99,85 persen dari Rp5,54 triliun, dana alokasi umum Rp44,11 triliun atau 100 persen, serta dana alokasi khusus Rp1,32 triliun atau 96,11 persen dari Rp1,37 triliun.

Adapun dana otonomi khusus Rp2,30 triliun atau 100 persen, dana desa Rp682,59 miliar atau 100 persen, dan dana insentif fiskal Rp59,59 miliar atau 100 persen.

“DAK terdiri dari DAK fisik Rp836,58 miliar atau 96,06 persen dari Rp870,90 miliar, dan DAK non fisik Rp484,53 miliar atau 96,19 persen dari 503,73 miliar,” kata Purwadhi Adhiputranto. (sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.