EKONOMI

Ribut-ribut Soal Dana Bagi Hasil

JAKARTA – Polemik antara pemerintah pusat dan daerah soal pembagian dana bagi hasil (DBH) kembali mencuat. Sejumlah daerah mempertanyakan porsi DBH yang diterima lantaran minim transparansi dan sering kali jauh dari ekspektasi.

Terakhir, keluhan datang dari Bupati Meranti Muhammad Adil yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia pada 9 Desember 2022. Adil mengeluhkan soal minimnya DBH yang diterima Meranti selaku daerah penghasil minyak dan gas. Jumlah penerimaan DBH dinilai tak sesuai dengan penerimaan yang dihasilkan dan disumbangkan Meranti, sehingga pemerintah daerah tak memiliki anggaran yang leluasa untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menepis adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam pembagian DBH, khususnya bagi daerah penghasil. “Pemerintah pusat mengalokasikan transfer ke daerah secara transparan dan adil sesuai dengan undang-undang,” ujarnya, Rabu (14/12/2022).

Tak hanya mendapat DBH, daerah penghasil juga menerima dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan dana desa. Yustinus mencontohkan, untuk daerah penghasil migas, alokasi dana transfer yang dialokasikan rata-rata mencapai 20 persen dari anggaran transfer ke daerah secara nasional. “Itu besaran yang tinggi untuk membangun daerah, belum lagi ada pendanaan yang juga bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),” kata dia.

DBH merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik pajak maupun bukan pajak, yang kemudian ditransfer ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan memberikan pelayanan publik.

DBH terdiri atas DBH pajak, yang meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, dan cukai hasil tembakau; serta DBH sumber daya alam (SDA), yang meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, serta perikanan.

Adapun pembagian yang dilakukan kepada daerah penghasil dijalankan sesuai dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa daerah penghasil berhak mendapat porsi yang lebih besar dan daerah lain mendapat bagian pemerataan dengan porsi tertentu.

Keluhan Dana Bagi Hasil

Sebelum Adil, keluhan serupa datang dari Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Menurut Isran, selama ini pembagian DBH belum dapat membantu pembangunan daerah secara maksimal. Ia mencontohkan, melimpahnya produksi kelapa sawit belum dapat dinikmati masyarakat setempat karena ketidakseimbangan formulasi pembagian DBH.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, berujar isu ketidakadilan dalam alokasi DBH yang masih terus terjadi hingga kini menunjukkan bahwa transparansi keseimbangan keuangan pusat dan daerah belum dirasakan semua pihak.

“Dalam kasus Kabupaten Meranti, misalnya, yang dibutuhkan adalah transparansi ihwal jumlah produksi oleh kontraktor migas, berapa pendapatan yang diterima pemerintah, serta bagaimana pendapatan SDA itu kemudian dibagi-bagikan kepada daerah penghasil dan daerah sekitarnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusuf mengatakan, pemerintah perlu mencari solusi tentang fluktuasi penerimaan DBH SDA yang dipengaruhi oleh harga komoditas internasional. “Perlu dipikirkan mekanisme smoothing karena alokasi DBH yang sering kali fluktuatif jumlahnya menimbulkan kesulitan bagi daerah melakukan perencanaan dan penganggaran.”

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menambahkan, salah satu evaluasi mekanisme DBH yang dapat dikaji adalah membuka opsi penerapan windfall tax di Indonesia, sebagaimana yang telah dijalankan di banyak negara. Adapun windfall tax merupakan pajak tambahan yang dapat dikenakan pemerintah kepada industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. “Ini untuk menjawab pertanyaan mengapa ketika ada booming harga komoditas, pemda merasa tidak mendapat manfaat yang signifikan,” ujarnya.

Menurut Bhima, pemerintah pusat dapat memberlakukan windfall tax terhadap keuntungan SDA, baik pada perusahaan migas, tambang, maupun perkebunan besar. Kemudian, pajak atas kenaikan harga komoditas itu dapat dialirkan langsung kepada pemerintah daerah sebagai DBH. “Ini tentu akan lebih adil bagi masyarakat di daerah. Tapi pemda juga jangan boros belanjanya pada belanja pegawai atau hal-hal yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan penduduk lokal.” Sebaliknya, belanja harus dialokasikan tepat sasaran, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan upaya mendorong pengembangan UMKM. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.