Target Ekonomi Berat di Tahun Terakhir Menjabat
JAKARTA – Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Joko Widodo dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan terbatasnya ruang gerak fiskal, cita-cita tinggi itu perlu dibuktikan lewat terobosan kebijakan yang tidak ala kadarnya serta belanja yang berkualitas.
Arah kebijakan ekonomi pemerintah untuk tahun depan itu tergambar dalam desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Dalam RUU APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna DPR.
Hal itu akan ditempuh lewat dua strategi utama dengan target yang menantang. Pertama, strategi jangka pendek untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,12 persen menjadi 0 persen, menurunkan prevalensi stunting dari 21,6 persen ke 14 persen, mengendalikan inflasi dari kisaran 3 persen ke 2,8 persen, dan meningkatkan investasi.
Kedua, strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Lalu, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, memperkuat reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi lewat hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta pengembangan ekonomi hijau.
Pemerintah juga memasang target pembangunan ekonomi yang tinggi. Tingkat kemiskinan ingin ditekan ke 6,5-7,5 persen dari posisi terakhir 9,36 persen (Maret 2023). Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditekan ke kisaran 5,0-5,7 persen dari level 5,45 persen (Februari 2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 2023).
Berbagai target itu akan dikejar di tengah sasaran pertumbuhan ekonomi yang moderat yakni 5,2 persen, lebih rendah dibandingkan target APBN 2023 yaitu 5,3 persen. Defisit fiskal juga disasar rendah, yaitu 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski ada momen pemilu yang bisa menggerakkan ekonomi, pemerintah tetap mengantisipasi berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan ekonomi negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat dan China.
”Kita lihat kondisi dunia dengan kenaikan suku bunga sangat drastis seperti di AS (berlanjut) sampai 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Selain itu, ekonomi China melemah. Ini faktor risiko untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama dari sisi kinerja ekspor kita,” kata Sri Mulyani.
Anggaran prioritas
Untuk mendukung berbagai sasaran itu, postur RAPBN 2024 didesain dengan belanja negara Rp 3.304,1 triliun dan pendapatan negara Rp 2.781,3 triliun. Postur belanja naik dibandingkan target pada APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Anggaran diprioritaskan untuk mendorong kualitas pertumbuhan, seperti mengatasi kemiskinan dan membangun SDM.
Porsi terbesar dialokasikan untuk pendidikan yakni Rp 660,8 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Anggaran itu antara lain untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik, peningkatan distribusi guru dan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang, konektivitas vokasi dan pasar kerja, serta pengembangan riset dan inovasi.
Porsi alokasi terbesar kedua diarahkan untuk perlindungan sosial yakni Rp 493,5 triliun. Ini diarahkan untuk menyempurnakan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima, perbaikan basis data penerima lewat Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Pemerintah juga memiliki tanggungan belanja besar lainnya seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8 persen serta pensiun 12 persen. Untuk IKN, pemerintah menganggarkan Rp 40,6 untuk tahap perpindahan awal. Sementara, untuk kenaikan gaji dan pensiun ASN, dianggarkan Rp 52 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, kendati anggaran perlinsos di bawah usulan awal yang mencapai Rp 546,9 triliun, alokasi itu tetap naik dibandingkan tahun lalu dan cukup besar untuk mengejar target penurunan kemiskinan.
”Masih cukup karena dengan Regsosek, penerima manfaat akan lebih akurat dan penyaluran bansos lebih efektif sehingga anggaran kita turunkan sedikit,” katanya. (KOM)
