Ada Rumor “Jatah Cokelat” dalam Lelang Tender Proyek

MANOKWARI, papuabaratnews.co Para asosiasi dan pelaku usaha jasa konstruksi di Papua Barat menyambut baik sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, dalam memberantas serta membersihkan penyalahgunaan wewenang aparatur di institusinya, terutama dalam kaitannya dengan lelang tender proyek yang dibiayai anggaran publik.

Sikap tegas itu diungkapkan oleh Kepala Kejati Papua Barat Wilhemus Lingitubun dalam menanggapi rumor yang beredar di kalangan para pengusaha jasa konstruksi (kontraktor). Rumor yang beredar, ialah adanya oknum atau pihak tertentu yang mencatut nama pejabat kejaksaan untuk dapat memenangi tender. Pencatutan nama pejabat Koprs Adhyaksa atau titipan itu, mendapat istilah “jatah cokelat”.

Kepala Kejati Papua Barat Wilhemus Lingitubun telah menegaskan, bahwa ancaman nyata berupa sanksi pemecatan dan pidana penjara, berlaku bagi seluruh aparatur kejaksaan jika terbukti bermain atau terlibat dalam pemenangan tender proyek yang bersumber dari keuangan negara.

Dalam perspektif pengusaha, penegasan sikap tersebut bukan saja akan memperkuat kredibilitas lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum, tetapi juga konstruktif dalam membangun kultur birokrasi yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Papua Barat Purwanto, adanya rumor “jatah cokelat”, dimana nama pejabat Kejaksaan kerap dicatut untuk memenangi lelang tender proyek, sangatlah merusak yang bukan saja bagi citra lembaga Kejaksaan, namun juga dalam urusan tender yang seharusnya menganut asas kejujuran dan keadilan.

“Gapeknas mendukung kebijakan itu. Proses tender harus bebas dari unsur KKN dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, apalagi disebut titipan Kejaksaan. Itu tentu merusak citra lembaga sebagai aparat penegak hukum,” kata Purwanto kepada Papua Barat News, Senin (15/3/2021) di Manokwari.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Manokwari Selatan (Mansel) Eferth Willem Wanma menjelaskan, bahwa jasa konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional.

Dimana jasa konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum, agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Menurut Wanma, modus pencatutan nama itu tentu memberi tekanan tersendiri bagi aparat pemerintah daerah, berupa kekuatiran akan dikriminalisasi jika tidak mengikutinya.

“Kami merespon positif penegasan Pak Kajati Papua Barat yang diwakili oleh Kasipenkum. Rumor soal “jatah cokelat” atau “bagi-bagi kue” yang berkembang ini sudah lama. Ancaman pemecatan atau sanksi tegas terhadap aparatur yang nakal kami dukung  penuh,” ujar Wanma.

“Tentu dengan harapan penegasan ini jangan hanya berkembang sebagai sebuah opini. Perlu diseriusi demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap kejaksaan,” katanya lagi.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan bahwa ancaman dan sanksi pemecatan berlaku bagi aparatur kejaksaan yang bermain atau terlibat dalam pemenangan tender proyek yang bersumber dari keuangan negara.

Itu sebabnya, masyarakat dan kalangan pengusaha maupun aparatur pemerintah dipersilahkan melapor jika menemukan adanya oknum pengusaha yang mencatut nama pejabat kejaksaan untuk memenangkan lelang proyek tertentu di Papua Barat, termasuk jika menemukan adanya aparatur kejaksaan yang terlibat baik langsung maupun sebagai backing pengusaha.

Dikonfirmasi terkait rumor tersebut, Kepala Kejati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun, dengan singkat namun tegas, menampik adanya keterlibatan pihaknya dalam tender proyek. “Tidak ada itu,” singkatnya melalui pesan pendek di jejaring sosial WhatsApp.

Secara spresifik, Lingitubun melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, menerangkan, bahwa Kejaksaan tidak diperbolehkan terlibat, apalagi sampai menentukan pemenang tender proyek infrastruktur.

“Tidak ada dan setahu saya tidak ada satu pun aparat kejaksaan yang bermain proyek. Tapi masyarakat, asosiasi, pengusaha atau pejabat pemerintah yang berkaitan silahkan lapor kepada kami kalau ada hal seperti itu,” ujar Wuisan. “Untuk aparat Kejaksaan, pasti akan ditindak tegas, sanksinya pemecatan. Kontraktor yang menggunakan modus seperti itu bisa dipidana,” katanya lagi.

Wuisan pun menegaskan, bahwa Jaksa Agung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) 53 untuk mengawasi perilaku aparatur Kejaksaan. Salah satu tugas dari Satgas tersebut ialah sebagai unit layanan aduan.

“Laporkan jika ada oknum Jaksa atau pegawai Kejaksaan sekalipun yang melakukan penyimpangan. Tidak perlu ragu. Proses tegas pasti kami lakukan,” katanya. (PB13)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 16 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: